Oleh: Adv. Rinto Setiyawan, A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
Jakarta, aktual.com – Demokrasi sering diposisikan sebagai simbol tertinggi peradaban politik modern. Ia dipuji sebagai sistem yang memberi rakyat hak untuk memilih pemimpinnya sendiri. Di atas kertas, konsep ini tampak sangat adil yaitu satu orang, satu suara. Semua warga negara dianggap memiliki nilai politik yang setara. Tidak peduli latar belakang sosial, pendidikan, kekayaan, atau kedudukan, semuanya memiliki suara yang sama.
Sekilas, itu terdengar mulia.
Namun pertanyaan mendasarnya adalah, apakah sesuatu yang tampak adil di permukaan selalu menghasilkan keadilan dalam kenyataan?
Mari gunakan logika yang sangat sederhana.
Jika Anda memiliki emas satu kilogram, lalu seseorang datang menawarkan batu satu kilogram, apakah Anda bersedia menukarnya?
Tentu tidak. Mengapa?
Karena manusia yang waras tidak menilai sesuatu hanya dari kuantitas atau beratnya semata. Nilai ditentukan oleh kualitas, manfaat, kelangkaan, dan integritas substansinya.
Anehnya, dalam demokrasi liberal modern, kita justru diminta menerima logika yang sebaliknya.
Dalam sistem ini, kualitas seringkali kalah oleh kuantitas. Popularitas lebih menentukan daripada kapasitas. Kemampuan membangun persepsi lebih berpengaruh daripada kedalaman gagasan. Modal komunikasi sering lebih kuat daripada kualitas kepemimpinan.
Maka pertanyaannya menjadi sangat sederhana yaitu jika dalam urusan benda saja kita menolak menukar emas dengan batu, mengapa dalam urusan masa depan bangsa kita justru dipaksa menerima logika itu?
Demokrasi yang Tampak Adil
Demokrasi liberal menjanjikan kesetaraan politik. Setiap orang memiliki hak memilih. Tidak ada aristokrasi formal. Tidak ada hak istimewa berdasarkan garis keturunan.
Tetapi di titik inilah ilusi bekerja.
Karena kesetaraan hak memilih tidak otomatis menghasilkan kualitas hasil pilihan.
Dalam praktiknya, demokrasi liberal tidak terjadi di ruang steril. Ia berlangsung di tengah ketimpangan informasi, ketimpangan ekonomi, manipulasi opini, politik pencitraan, dan populisme emosional.
Rakyat tidak memilih di ruang hening dengan seluruh data objektif di hadapannya. Mereka memilih di tengah propaganda, algoritma media sosial, narasi emosional, dan mesin politik yang bekerja siang malam membentuk persepsi.
Akibatnya, demokrasi seringkali bukan arena memilih yang terbaik, melainkan arena memenangkan yang paling mampu membangun persepsi.
Dan persepsi tidak selalu identik dengan kualitas.
Ilusi Pilihan
Demokrasi liberal memberi kesan bahwa rakyat memiliki kebebasan memilih siapa saja.
Tetapi apakah benar demikian? Mari jujur.
Rakyat tidak memilih dari seluruh warga negara terbaik bangsa ini.
Rakyat hanya memilih dari kandidat yang berhasil lolos dalam sistem politik yang mahal, kompetitif, penuh kompromi, dan seringkali bergantung pada kekuatan modal.
Dengan kata lain, rakyat seringkali tidak benar-benar memilih yang terbaik. Mereka hanya memilih dari daftar pilihan yang telah dibentuk oleh sistem.
Ini seperti masuk ke toko perhiasan, tetapi ternyata semua yang tersedia hanyalah batu biasa yang dipoles menyerupai berlian.
Lalu kita diminta bangga karena “bebas memilih”.
Bebas memilih apa?
Jika pilihan yang tersedia sejak awal sudah dibatasi oleh sistem yang tidak sehat, maka kebebasan itu hanyalah ilusi.
Demokrasi dan Kualitas Kepemimpinan
Masalah terbesar demokrasi liberal bukan pada prinsip partisipasinya, melainkan pada ketidakmampuannya menjamin kualitas kepemimpinan.
Dalam hampir semua bidang kehidupan, kualitas selalu didahulukan.
Kita tidak memilih pilot pesawat berdasarkan polling popularitas.
Kita tidak memilih dokter bedah berdasarkan jumlah pengikut media sosial.
Kita tidak menyerahkan operasi jantung kepada orang yang paling pandai berbicara.
Mengapa?
Karena kita memahami bahwa ada bidang yang membutuhkan kualitas objektif, bukan sekadar dukungan emosional.
Tetapi ketika berbicara tentang memimpin negara, yang dampaknya jauh lebih besar daripada menerbangkan pesawat atau melakukan operasi, kita justru menyerahkan semuanya pada pertarungan persepsi publik.
Bukankah ini aneh?
Negara adalah entitas paling kompleks dalam kehidupan bersama. Mengelolanya membutuhkan integritas, kedalaman berpikir, ketahanan moral, pemahaman ekonomi, hukum, geopolitik, dan manajemen sosial.
Namun sistem demokrasi liberal seringkali menyederhanakan semuanya menjadi kompetisi elektoral.
Yang menang bukan selalu yang paling layak.
Yang menang seringkali adalah yang paling efektif memenangkan permainan.
Ilusi Kedaulatan Rakyat
Pendukung demokrasi liberal sering berkata: “Kedaulatan ada di tangan rakyat.”
Kalimat itu terdengar indah.
Tetapi jika rakyat hanya memilih dari pilihan yang telah dikonstruksi oleh sistem modal, partai, mesin propaganda, dan populisme, apakah itu benar-benar kedaulatan?
Ataukah hanya simulasi kedaulatan?
Kedaulatan sejati bukan sekadar diberi hak mencoblos.
Kedaulatan sejati adalah kemampuan rakyat memastikan bahwa pilihan yang tersedia memang benar-benar lahir dari proses yang sehat, rasional, dan berorientasi pada kualitas.
Jika tidak, maka rakyat hanya diberi ilusi partisipasi.
Mereka merasa berkuasa, padahal hanya sedang mengesahkan hasil permainan yang sudah dirancang.
Demokrasi Pancasila: Logika yang Berbeda
Indonesia sesungguhnya memiliki fondasi yang berbeda.
Sila keempat Pancasila berbunyi:
“Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.”
Perhatikan baik-baik.
Tidak ada frasa “siapa terbanyak menang”.
Yang ditekankan justru,
hikmat kebijaksanaan
permusyawaratan dan
perwakilan
Artinya, demokrasi Indonesia secara filosofis tidak dibangun di atas kuantitas semata, tetapi kualitas kebijaksanaan.
Musyawarah bukan berarti anti-rakyat. Justru sebaliknya.
Musyawarah adalah mekanisme agar rakyat tidak dipaksa memilih antara batu biasa yang sama-sama dipoles.
Musyawarah adalah proses penyaringan agar yang sampai ke rakyat adalah kandidat terbaik.
Dalam analogi sederhana
Demokrasi liberal membiarkan semua batu bercampur, lalu rakyat diminta memilih.
Demokrasi Pancasila seharusnya memisahkan batu biasa dari batu mulia terlebih dahulu, baru rakyat menentukan pilihannya.
Negara Salah Desain
Jika kita kembali pada analogi buku negara salah desain negara adalah bangunan.
Maka demokrasi liberal yang diterapkan tanpa koreksi kontekstual adalah seperti memasang desain rumah dari iklim Eropa di tengah tropis Indonesia tanpa modifikasi.
Di atas kertas mungkin terlihat modern.
Tetapi dalam praktik, ia bocor.
Masalah Indonesia bukan sekadar pada siapa presidennya, siapa menterinya, atau siapa partainya.
Masalahnya bisa jadi ada pada desain sistem yang salah membaca karakter bangsa.
Ketika demokrasi berubah menjadi industri politik, ketika popularitas mengalahkan kualitas, ketika rakyat merasa berdaulat tetapi sebenarnya hanya memilih dari opsi yang dikondisikan, maka yang kita miliki bukan demokrasi sehat.
Yang kita miliki adalah ilusi demokrasi.
Penutup
Pertanyaannya sederhana.
Jika Anda memiliki emas, apakah Anda rela menukarnya dengan batu hanya karena sama-sama berbobot satu kilogram?
Jika jawabannya tidak, maka mengapa dalam urusan memilih arah bangsa kita justru menerima logika yang lebih buruk dari itu?
Demokrasi tidak boleh hanya menjadi ritual angka.
Ia harus menjadi mekanisme lahirnya kualitas.
Jika tidak, rakyat hanya diberi hak memilih—tanpa benar-benar diberi pilihan yang layak.
Dan ketika itu terjadi, yang bekerja bukan demokrasi.
Yang bekerja adalah ilusi.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
