Jakarta, Aktual.com – Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, tidak hanya berdampak pada APBN, tetapi akan berimbas langsung pada masyarakat bawah yang banyak mengkonsumsi tahu dan tempe.
Seperti diketahui, makanan rakyat yang jadi andalan sumber protein ini, berbahan dasar kedelai impor. Ironisnya, terjadi anomali harga kedelai di tanah air dibandingkan harga kedelai di pasar global.
Di saat harga kedelai di pasar internasional relatif rendah, harga di pasar dalam negeri justru mahal. Hal ini tentu sangat merugikan konsumen tahu dan tempe.
“Realitas di pasar menunjukkan bahwa persoalan kedelai di Indonesia tidak semata-mata berasal dari faktor eksternal. Buktinya, harga di pasar dalam negeri cenderung jauh lebih mahal ketimbang harga di pasar internasional, dengan selisih yang sulit dijelaskan hanya dengan alasan biaya logistik. Ketimpangan ini mengindikasikan adanya masalah serius dalam transmisi harga dari global ke domestik,” tegas Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center, Ade Holis di Jakarta, Minggu (10/05/2026).
Berdasarkan kajian terbaru NEXT Indonesia Center, pada periode Februari 2024 hingga Februari 2026, harga kedelai impor di tingkat eceran dalam negeri konsisten bertengger di kisaran Rp13.300-Rp15.100 per kg.
Padahal, harga acuan di pasar internasional hanya berkisar antara Rp6.000-Rp8.100 per kg, yang berarti terdapat selisih harga di kisaran Rp5.600-Rp8.500 per kg.
“Selisih harga yang sangat lebar ini bukan merupakan fenomena sesaat, melainkan bertahan dalam waktu yang cukup panjang. Hal ini mengindikasikan adanya ketidakefisienan dalam tata niaga kedelai nasional yang selama ini terkesan kurang transparan,” ungkap Ade Holis.
Untuk mengetahui estimasi marjin indikatif importir kedelai, NEXT Indonesia Center menggunakan harga rata-rata tahun 2025 sebagai contoh.
Pada periode tersebut, rata-rata harga kedelai internasional cuma Rp6.800 per kg, sementara di tingkat eceran mencapai Rp13.900 per kg.
Artinya terdapat selisih kotor sebesar Rp7.100 per kg. Setelah dikurangi asumsi biaya distribusi, asuransi, dan risiko sebesar 30%, marjin indikatif yang dikantongi importir diperkirakan masih menyentuh Rp5.060 per kg.
“Mengingat volume impor Indonesia pada 2025 mencapai 2,56 juta ton, potensi marjin indikatif alias potensi keuntungan yang dinikmati importir diperkirakan menembus angka Rp12,9 triliun dalam satu tahun saja. Nilai ekonomi yang luar biasa besar ini terkonsentrasi di sisi hulu, memperlihatkan betapa timpangnya pembagian keuntungan dalam rantai pasok kedelai,” pungkasnya.
Kondisi ini berakar pada struktur pasar yang sangat timpang, di mana akses impor hanya dikuasai oleh segelintir pelaku usaha besar yang memiliki jaringan global kuat.
Di sisi lain, ribuan UMKM produsen tahu dan tempe di hilir berada dalam posisi yang sangat lemah dengan daya tawar rendah.
Akibat dari struktur pasar yang tidak kompetitif ini, muncul fenomena asymmetric price transmission. Posisi tawar pengimpor menjadi relatif kuat sehingga berpotensi “memainkan harga” demi keuntungan tinggi. Akibat asymmetric price transmission ini, harga domestik tidak sepenuhnya mencerminkan dinamika pasar global.
Lebih dari 90% Kedelai Impor RI Berasal dari Amerika Serikat
Ketergantungan Indonesia terhadap pasokan kedelai luar negeri pun sudah masuk dalam tahap ekstrem. Lebih dari 85% kebutuhan kedelai nasional harus dipenuhi melalui impor, dengan dominasi mutlak dari Amerika Serikat (AS) yang menyumbang hingga 91,12% dari total volume impor selama satu dekade terakhir (2016-2025).
Adapun volume impor dari AS secara konsisten berada di atas 2 juta ton/tahun, menjadikannya pemasok utama kedelai nasional.
Dominasi tunggal ini membuat stabilitas pangan nasional sangat rapuh terhadap dinamika di negara asal. Karena transaksi menggunakan dolar AS, setiap pelemahan nilai tukar rupiah otomatis akan mengerek harga kedelai di dalam negeri, menciptakan beban ganda bagi para perajin tahu dan tempe.
“Dampak dari tingginya harga bahan baku ini paling dirasakan oleh rakyat kecil, mengingat kedelai adalah sumber protein utama yang paling terjangkau. Konsumsi kedelai nasional yang stabil di kisaran 2,6 hingga 2,7 juta ton per tahun bersifat inelastis terhadap harga. Artinya, meskipun harga selangit, masyarakat terpaksa tetap membeli tahu dan tempe,” pungkasnya.
Menurutnya, keresahan ini sebenarnya telah memuncak ketika Gabungan Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (Gakoptindo) menyurati Presiden Prabowo Subianto pada awal April 2026.
Mereka secara resmi mempertanyakan mengapa harga bahan baku tidak kunjung turun meski laporan global menunjukkan pasokan melimpah dan harga sedang melandai.
“Di sisi lain, aliran impor yang masif dan terkonsentrasi ini perlahan-lahan mematikan gairah petani lokal. Produksi nasional terus merosot karena petani tidak mampu bersaing secara harga dengan kedelai impor, sehingga mereka lebih memilih beralih ke komoditas lain seperti jagung atau sawit,” ungkap Ade Holis.
Lembaga Riset NEXT Indonesia Center menegaskan bahwa tanpa reformasi kebijakan yang fundamental, keuntungan ekonomi hanya akan berputar di segelintir tangan.
Dibutuhkan pembukaan akses impor yang lebih luas dan adil untuk memecah konsentrasi pasar dan menciptakan iklim usaha yang lebih sehat.
Perbaikan tata kelola rantai pasok dan penguatan pengawasan harga domestik kini menjadi tuntutan yang tidak bisa ditawar.
Pemerintah juga harus bertindak tegas agar kedaulatan pangan tidak terus digadaikan demi keuntungan maksimal para pemburu rente di sektor impor pangan.
Artikel ini ditulis oleh:
Eroby Jawi Fahmi
