Oleh: Adv. Rinto Setiyawan , A.Md., S.H., CTP
Ketua Umum Ikatan Wajib Pajak Indonesia, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Wakil Direktur Sekolah Negarawan
Jakarta, aktual.com – Ada peristiwa yang tampaknya kecil, tetapi tiba-tiba terasa seperti ringkasan besar tentang keadaan bangsa. Ini bukan sidang parlemen, bukan pidato presiden, bukan pula debat para pejabat. Melainkan, hanya sebuah lomba cerdas cermat. Namun justru dari panggung sederhana itulah, banyak orang merasa melihat sesuatu yang lebih dalam, yaitu wajah relasi antara rakyat, kekuasaan, kritik, dan kebenaran.
Polemik dalam Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR menjadi menarik bukan semata karena soal benar atau salahnya jawaban dalam sebuah kompetisi. Peristiwa itu menjadi ramai karena publik membacanya sebagai simbol. Di sana, ada peserta yang dianggap mewakili suara kritis masyarakat. Ada juri yang dipersepsikan sebagai otoritas penentu kebenaran. Ada pembawa acara yang tampak mengarahkan suasana. Ada regu lain yang memilih diam. Ada penonton yang menyaksikan. Lalu ada aparat simbolik yang dalam imajinasi publik sering dipahami sebagai penjaga ketertiban versi penguasa.
Tentu, setiap analogi bisa diperdebatkan. Tidak semua pembacaan publik harus dianggap sepenuhnya tepat. Namun yang jauh lebih penting dari itu adalah pertanyaan mengapa analogi semacam itu terasa masuk akal bagi banyak orang?
Di titik inilah sebuah lomba berubah menjadi cermin yang memantulkan perasaan kolektif di mana selama ini mungkin tidak selalu terucapkan dengan rapi. Banyak orang merasa bahwa dalam kehidupan bernegara, kritik dari bawah sering tidak diperlakukan sebagai masukan, tetapi sebagai gangguan. Rakyat boleh bicara selama tidak terlalu mengganggu kenyamanan kekuasaan. Rakyat boleh bertanya selama pertanyaannya tidak menyentuh bagian paling sensitif dari sistem. Rakyat boleh berpartisipasi selama partisipasinya tidak mengubah arah keputusan.
Padahal negara yang sehat tidak seharusnya takut pada kritik. Kritik adalah alarm. Kritik adalah tanda bahwa rakyat masih peduli. Kritik adalah bukti bahwa masyarakat belum sepenuhnya menyerah pada keadaan. Justru ketika rakyat berhenti mengkritik, negara seharusnya lebih khawatir, karena itu berarti kepercayaan sudah berubah menjadi apatisme.
Cak Nun pernah menyampaikan dengan sangat tajam bahwa, “Jadi radikalis di Indonesia jangan percaya. Ndak ada. Yang radikal itu pemerintah.” Pernyataan ini tentu keras. Tetapi jika dibaca sebagai kritik struktural, ini akan mengajak kita menimbang ulang siapa sebenarnya yang memiliki kemampuan paling besar untuk mengubah keadaan secara drastis. Rakyat biasa hanya bisa bersuara, menulis, bertanya, atau memprotes. Sementara pemerintah memiliki perangkat hukum, anggaran, aparat, regulasi, dan kewenangan formal untuk menentukan arah hidup jutaan orang.
Maka ketika rakyat yang mengkritik disebut mengganggu, sementara kekuasaan yang mengambil keputusan besar dianggap selalu wajar, ada ketimpangan cara pandang di sana. Kita terlalu sering curiga pada suara rakyat, tetapi terlalu mudah memaklumi tindakan kekuasaan.
Cak Nun juga pernah mengatakan, “Begitu kamu bilang radikal, kamu sendiri radikal, maka kamu merasa dia radikal karena kamu sendiri radikal.” Kalimat ini seperti mengingatkan bahwa tuduhan sering berangkat dari cermin diri. Kekuasaan yang tidak nyaman dikritik akan mudah melihat kritik sebagai ancaman. Sistem yang tidak terbiasa diperiksa akan menganggap pertanyaan sebagai serangan. Otoritas yang terlalu lama merasa benar akan sulit membedakan antara koreksi dan permusuhan.
Dalam konteks itulah, Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR menjadi lebih dari sekadar lomba. Tetapi, menjadi peristiwa simbolik. Bukan karena panggung itu sendiri menentukan nasib bangsa, tetapi karena publik melihat pola yang sudah akrab di antaranya adalah suara kritis muncul, otoritas menentukan batas, suasana diarahkan, sebagian pihak diam, dan penonton terbelah antara peduli, sinis, atau pasrah.
Inilah masalah yang lebih dalam. Kita sering mengatakan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Tetapi dalam praktiknya, demokrasi sering hanya dipahami sebagai prosedur pemilihan, bukan sebagai budaya mendengar. Kita rajin mengadakan pemilu, tetapi belum tentu siap menerima kritik. Kita bangga dengan partisipasi rakyat, tetapi sering gelisah ketika partisipasi itu berubah menjadi pertanyaan yang tajam. Kita menyebut rakyat sebagai pemilik kedaulatan, tetapi memperlakukan suara rakyat seperti gangguan teknis dalam acara resmi.
Di sinilah negara tampak seperti bangunan yang megah dari luar, tetapi bocor di dalam. Secara formal, pilar-pilarnya disebutkan dengan khidmat. Pancasila diucapkan. UUD dibacakan. Demokrasi dipertahankan dalam bahasa resmi. Tetapi ketika kritik datang dari bawah, bangunan itu seperti menunjukkan retaknya. Di mana tampak kuat, tetapi tidak selalu lentur. Tampak tertib, tetapi tidak selalu adil terhadap suara yang berbeda.
Masalahnya bukan sekadar pada satu juri, satu pembawa acara, satu regu, atau satu momen lomba. Jika kita berhenti di sana, kita hanya membicarakan insiden. Padahal yang perlu dibaca adalah polanya. Mengapa masyarakat begitu cepat menghubungkan peristiwa kecil itu dengan kondisi negara? Mengapa tafsir publik begitu mudah bergerak dari panggung lomba ke panggung kekuasaan? Mengapa banyak orang merasa, “Ini seperti Indonesia hari ini”?
Jawabannya mungkin karena pengalaman kolektif kita memang menyimpan luka yang sama. Kita terlalu sering melihat kritik dipinggirkan. Kita terlalu sering melihat kebenaran harus menyesuaikan diri dengan kenyamanan otoritas. Kita terlalu sering melihat pihak yang bersuara justru dianggap masalah, sementara sumber masalahnya tidak disentuh.
Maka, ketika sebuah lomba cerdas cermat menjadi ramai, jangan buru-buru menertawakan publik yang membacanya terlalu jauh. Bisa jadi publik tidak sedang membesar-besarkan lomba. Bisa jadi publik sedang menemukan bahasa sederhana untuk menjelaskan sesuatu yang selama ini mereka rasakan bahwa negara ini belum sepenuhnya nyaman dengan rakyat yang berpikir.
Dan ini berbahaya bagi demokrasi.
Sebab demokrasi tidak hanya mati ketika pemilu dihapus. Demokrasi juga melemah ketika kritik dianggap tidak sopan, ketika pertanyaan dianggap mengganggu, dan ketika rakyat hanya dihargai selama mereka bertepuk tangan.
Pada akhirnya, Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR memberi pelajaran yang tidak tertulis dalam soal lomba. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika tidak cukup jika tidak disertai keberanian untuk menjalankannya dalam relasi kuasa yang nyata.
Empat pilar tidak boleh berhenti sebagai hafalan, melainkan harus hidup dalam sikap. Kalau Pancasila mengakui kemanusiaan dan permusyawaratan, maka kritik tidak boleh diperlakukan sebagai ancaman. Kalau UUD menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, maka suara rakyat tidak boleh dianggap sekadar suara penonton. Kalau demokrasi dianggap sebagai jalan bangsa, maka kekuasaan harus belajar mendengar bahkan ketika yang didengar tidak menyenangkan.
Sebuah lomba mungkin selesai dalam beberapa jam. Tetapi cermin yang ditinggalkannya bisa bertahan lebih lama. Memaksa kita bertanya, apakah negara ini sungguh sedang mendidik rakyat untuk berpikir, atau hanya melatih mereka untuk menjawab sesuai selera otoritas?
Jika jawabannya yang kedua, maka masalahnya bukan pada lomba itu.
Masalahnya ada pada desain negara yang terlalu lama merasa benar, tetapi terlalu jarang bersedia dikoreksi.
Isi dari artikel ini sepenuhnya tangngunawab penulis. Tidak mencerminkan sikat dan pandangan redaksi aktual.com
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
