Ketika Jakarta Mulai “Kalah” dari Laut
Di akhir 2000-an, Jakarta mulai menghadapi kenyataan pahit: kota ini perlahan tenggelam.
Bukan sekadar isu banjir musiman. Data dari Pemprov DKI, Kementerian PUPR, hingga riset ITB menunjukkan tanah Jakarta Utara turun cepat—bahkan di beberapa titik lebih dari 10 cm per tahun.
Artinya sederhana: tanah turun, laut naik. Dan Jakarta makin dekat ke air.
Di sinilah era Gubernur Fauzi Bowo atau sering disapa Fokejadi titik penting. Untuk pertama kalinya, masalah ini tidak lagi dianggap urusan teknis biasa—tapi jadi agenda besar.
Muncullah konsep besar bernama NCICD (National Capital Integrated Coastal Development). Atau yang sekarang lebih dikenal publik: Giant Sea Wall.
Konsepnya tidak main-main:
- tanggul laut raksasa
- reklamasi pulau baru
- waduk air baku
- kawasan ekonomi baru
- sistem pengendalian banjir terpadu
Bahkan desainnya sempat viral: berbentuk burung Garuda raksasa di Teluk Jakarta.
Media seperti The Jakarta Post menyebutnya sebagai “Delta Works versi tropis”—mengacu pada sistem pengendalian air paling canggih di Belanda.
Singkatnya: Jakarta ingin “meniru” Belanda untuk melawan laut.
Proyek Besar, Kritik Ikut Membesar
Masuk 2011–2012, Giant Sea Wall mulai dikenal luas. Bukan cuma proyek teknis—tapi sudah jadi isu publik.
Semakin besar proyeknya, semakin keras kritiknya. Kelompok lingkungan mulai angkat suara. Nelayan juga. Salah satu yang paling vokal datang dari KIARA. Dalam laporan ANTARA News (2013), Koordinator KIARA Selamet Daroyni menilai:
“Reklamasi hanyalah modus melindungi kawasan elit.”
Bahkan disebut, proyek ini bisa:
- menutup akses nelayan ke laut
- merusak ekosistem
- mengganggu arus air
- memperparah pencemaran
Isu ini makin panas karena proyek dianggap bukan hanya soal lingkungan—tapi juga soal siapa yang diuntungkan.
Di sisi lain, pemerintah tetap melaju. Bappenas melihat proyek ini sebagai solusi jangka panjang. Kementerian Lingkungan Hidup mulai memasukkan isu pesisir dalam kebijakan adaptasi iklim.
Kalangan bisnis pun ikut mendukung. Media seperti Bisnis Indonesia dan Kontan menyoroti potensi ekonomi besar dari reklamasi—mulai dari properti hingga kawasan bisnis baru.
Jadi di satu sisi: solusi. Di sisi lain: kontroversi.
Warisan yang Belum Dibangun, Tapi Mengubah Segalanya
Ketika masa jabatan Fauzi Bowo berakhir pada 2012, satu hal jelas: Giant Sea Wall belum benar-benar dibangun.
Belum ada tanggul raksasa berdiri. Belum ada kota di atas laut. Tapi satu hal sudah terjadi: fondasinya terbentuk.
Era Foke meninggalkan tiga warisan besar:
- konsep NCICD lahir
- kerja sama dengan Belanda dimulai
- Giant Sea Wall resmi jadi agenda negara
Yang lebih penting lagi: cara pandang pemerintah berubah. Dari sekadar mengatasi banjir, menjadi berpikir soal menyelamatkan Jakarta dari tenggelam. Dan dari titik inilah, proyek ini diteruskan ke era berikutnya—Joko Widodo.
Dari Ide Besar ke Kontroversi Panjang
Era Fauzi Bowo adalah titik awal Giant Sea Wall modern. Ia bukan yang membangun, tapi yang “melahirkan” ide besar ini ke publik.
Dan sejak saat itu, Giant Sea Wall tidak pernah lepas dari dua hal: harapan besar dan perdebatan panjang. Karena pada akhirnya, proyek ini bukan cuma soal menahan laut— tapi juga soal siapa yang dilindungi, siapa yang dikorbankan.
SUMBER MEDIA, DATA, DAN RISET:
Media
- Kompas.com, Reuters, The Jakarta Post, Kompaspedia, ANTARA News, detikNews, Suara.com, Merdeka.com,Wikipedia – Giant Sea Wall Jakarta, Vivanews.com, Tempo, Gatra, Media Indonesia, Bisnis Indonesia, CNN Indonesia, CNBC Indonesia, Bloomberg, Kontan
Data Pemerintah dan Lembaga
- Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Dinas SDA DKI Jakarta, Studi ITB terkait penurunan tanah Jakarta, Dokumen NCICD Pemerintah Indonesia-Belanda
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
