Ilustrasi Kontrak Freeport (Istimewa)

Jakarta, Aktual.com- Peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng menegaskan tujuan bangsa Indonesia mendesak pemerintah agar bernegosiasi dengan PT Freeport supaya terpenuhi rasa keadipan dengan penerimaan negara yang lebih baik.

Namun sebaliknya jika dalam negosiasi itu ternyata posisi Indonesia dirugikan, tidak menutup kemungkinan adanya penghianatan yang dilakukan oleh pemerintah.

“Inti negosiasi antara Pemetintah Indonesia dengan Freeport adalah untuk memaksimalkan keuntungan negara atas tambang terbesar di dunia yang sekarang mengeruk kekayaan nasional. Kalau dalam semua hal negara dirugikan oleh sebuah kesepakatan, maka itu bukan negosiasi tapi tindakan murahan jual diri,” kata dia secara tertulis, Rabu (4/10).

Sebagai mana diketahui lanjut Salamuddin, ada empat hal yang menjadi isu utama dalam negosiasi antara Pemerintahan Jokowi dengan Freeport yakni; Perubahan KK menjadi IUPK, Maksimalisai pajak bagi negara, Divestasi 51 persen kepada negara dan Pembangunan smelter di dalam negeri.

“Kalau keempat hal itu tidak disetujui Freeport dan pemerintah menyerah maka itu berarti bahwa Pemerintah Jokowi dan Menteri Ignatius Jonan selama ini cuma omong kosong. Pemerintah selama ini sesumbar akan melakukan nasionalisasi dan mengontrol Freeport,” cecarnya.

“Saya menangkap ada indikasi pemerintah sengaja mengalah. Dengan demikian maka kekalahan tersebut dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu yang mengalir ke kantong pribadi aparat pemerintahan Jokowi,” ujar dia.

Laporan: Dadangsah Dapunta

(Nebby)