Peneliti Politik LIPI, Siti Zuhro/Antara
Peneliti Politik LIPI, Siti Zuhro/Antara

Jakarta, Aktual.com – Desakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang diusulkan oleh sejumlah pendiri Partai Demokrat mendapat sorotan Pakar Politik LIPI, R. Siti Zuhro. Menurutnya, hal ini patut menjadi introspeksi internal partai, sebab salah satu masalah terbesar bagi partai politik (parpol) adalah suksesi.

Ia mengatakan hal tersebut menjadi bukti bahwa parpol belum mampu melembagakan proses suksesi dengan baik. Karena kompetisi di internal parpol tidak dibuka secara transparan dan akuntabel.

“Tentang KLB yang diusulkan (mantan) kader Demokrat patut menjadi introspeksi. Merit system belum menjadi tradisi. Karena promosi kader masih menonjolkan pola kolutif dan nepotis. Celakanya lagi, Ketua Umum bukan sebagai manager partai,” ujarnya, Jakarta, Selasa (23/2)

Zuhro menilai konflik di internal partai merefleksikan adanya kekecewaan atau ketidakpuasan. Oleh sebab itu, partai harus menegakkan peraturan dan keadilan, khususnya dalam proses suksesi.

“Para elite dan pengurus partai harus menegakkan political commitment dan law enforcement dalam membangun partai agar transparansi dan akuntabilas bisa dihadirkan,” lanjutnya.

Namun, Zuhro mengatakan bahwa proses suksesi harus mengacu pada AD/ART partai agar tak ada peraturan yang dilanggar. Menurutnya KLB digelar karena adanya kondisi yang luar biasa atau karena ada friksi yang besar di internal partai.

Ia pun menyebut jika perbaikan Partai Demokrat sangat diperlukan agar partai berlambang Mercy itu tidak mempraktikan model partai kekeluargaan.

“Ada ketidakpuasan beberapa kader atau mungkin mantan kader terhadap pola pengelolaan Demokrat sekarang ini tak berarti hrs dimaknai KLB. Perbaikan Demokrat sangat diperlukan agar partai ini tidak mempraktikkan model partai kekeluargaan. Parpol harus terbuka untuk semua kader dan hak otonom kader harus dijamin bila partai ingin maju. Partai tak boleh identik dengan kepemilikan seseorang atau keluarga karena partai adalah pilar penting demokrasi dan aset negara,” ungkapnya.

(A. Hilmi)