Jakarta, Aktual.com – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku banyak mencoret sodoran pengajuan anggaran untuk rehabilitasi sekolah. Padahal menurut catatan Dinas Pendidikan DKI, hampir 50 persen atau sebanyak 823 dari total 1.708 sekolah di DKI Jakarta dalam kondisi tidak layak. Hasilnya, gedung sekolah ambruk seperti terjadi di SMK Negeri 61, Pulau Tidung, Kabupaten Kepulauan Seribu, Rabu (23/3) pekan lalu.
Lalu apa penjelasan Ahok atas tindakannya mencoret anggaran rehabilitasi sekolah?
Pertama, Ahok mengaku mencoret sodoran anggaran rehabilitasi sekolah karena kesal jumlahnya lebih kecil dibanding pembelian UPS dan scanner. Lalu yang kedua, dia mengatakan rehabilitasi sekolah banyak bermasalah di kontraktor yang dia sebut dengan istilah ‘abal-abal’ sehingga bangunan yang dibuat mutunya jelek. “Dulu sekolah diperbaiki juga kontraktornya ‘abal-abal’ enggak beres, mutunya jelek,” kata Ahok, di Balai Kota DKI, Senin (29/3).
Apakah alasan itu menjawab latar belakang Ahok mencoret anggaran rehabilitasi sekolah?
Ahok hanya mengatakan akan mengusahakan tahun ini sampai tahun 2017 untuk menyelesaikan rehab seluruh sekolah yang kondisinya tidak layak. Lalu untuk hindari kontraktor ‘abal-abal’ menang lelang, dia mau lakukan lelang konsolidasi. Yakni dengan menggabungkan paket-paket kecil proyek. Dengan demikian, nilai proyek yang dilelang menjadi besar sehingga mencegah kontraktor abal-abal memenangi lelang tersebut. “Pokoknya kalau kontraktor enggak jelas yang menang, langsung kami coret,” ujar Ahok.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan DKI, Sopan Adrianto mengatakan hampir setengah, atau 49 persen, dari seluruh gedung sekolah di Ibu Kota DKI Jakarta dalam kondisi tidak layak. Renovasi berjalan lamban. Alasannya, terkendala biaya.
Kata dia, rehabilitasi tersendat akibat kebijakan skala prioritas dari Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Dampaknya, pengajuan anggaran rehabilitasi sekolah banyak dipangkas. “Misalnya kita usulkan 20 kegiatan rehab, dikurangi jadi 10 karena keuangan daerah (terbatas),” kata dia, di Jakarta, Selasa (20/3).
Padahal kalau pengajuan anggaran itu disetujui, renovasi gedung sekolah bisa lancar dan berkesinambungan. “Semua tergantung kebijakan (gubernur), kalau memang menginginkan alokasi lebih kepada rehabilitasi, apa yang kita usulkan akan selesai,” ujar dia. Di 2016, hanya 156 sekolah yang akan direhabilitasi dengan biaya Rp 1,2 triliun. Sementara itu di tahun 2017, 627 sekolah yang akan direnovasi dengan anggaran Rp 3 triliun lebih.
Artikel ini ditulis oleh:
