Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengklaim, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mendukung semua program pemberantasan korupsi di DKI.
Hal tersebut disampaikan Basuki usai melakukan diskusi penyelewengan di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta, terutama untuk tata niaga daging sapi yang diduga melibatkan BUMD PD Dharma Jaya, dan mendaftarkan bawahannya untuk melaporkan Laporan Hatta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), Jumat (31/10).
Dia mengimbau, agar seluruh pejabat eselon maupun struktural lainnya dapat mendukung program Pemprov DKI itu dalam mencegah tindak pidana korupsi. Dia berpendapat, dengan adanya program seperti itu, semua pejabat eselon bisa mendukung dengan langkah awal melaporkan LHKPN ke KPK.
“Siapapun yang akan menjadi pejabat eselon di DKI harus membuat LHKPN, nah kita akan membuat dobel sistem buat (yang dibuat diweb), itu kalau kita klik lurah kita akan keluar LHKPN nya,” kata dia.
Hal tersebut juga bertujuan agar, masyarakat bisa ikut ngaswasi gaya hidup camat. DKI Jakarta, pantas atau tidak, kata dia, maka camat atau lurah kedepan dapat mendukung program Pemprov DKI Jakarta itu. “Karena lurah-camatkan orang terdapan. Nah dari KPK semua diperlukan dan saya juga akan melaporkan ke pak Presiden, nah abis ini seperti apa.”
Dia pun berharap, salah seorang pihak KPK dapat ditempatkan di inspektorat DKI. Hal tersebut bertujuan agar KPK bisa memonitor semua kegiatan di DKI termasuk juga akan melibatkan ombudman.
“Kita berharap tahun depan DKI itu betul-betul ada satu sistem untuk mencegah korupsi,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Wisnu
Editor: Nebby
