Jakarta, Aktual.com – Persidangan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sepertinya terus dikawal publik agar bisa terus berjalan dengan adil.
Namun begitu, publik juga diharap jangan lupa dengan proyek kontroversial Ahok yang telah memfasilitasi para taipan properti untuk membangin proyek reklamasi teluk utara Jakarta.
“Hingga kini, proyek reklamasi yang diusung Ahok masih menimbulkan polemik yang luas. Tapi publik juga bisa melihat, bahwa reklamasi merupakan upaya asing dalam menguasai wilayah dan tanah di Indonesia,” cetus pengamat ekonomi politik Salamuddin Daeng, kepada Aktual.com, di Jakarta, Rabu (4/1).
Namun demikian, dia minta publik tetap harus mengawasi proyek ini di saat kasus persidangan Ahok tersebut. “Mereka itu masuk ke Indonesia melalui tangan-tangan para pengembang. Padahal mereka itu tengah sekarat, tapi hendak menjadikan tanah dan wilayah indonesia sebagai jaminan utang mereka,” cetus dia.
Makanya, sebut Salamuddin, kondisi perusahaan properti di Indonesia ini masih menghadapi masalah utang yang menumpuk. Sehingga para pengembang itu pasti akan ngotot sampai kapan pun, agar proyek reklamasi bisa terus berjalan.
“Ahok tahu itu, dan Presiden Jokowi juga tahu. Makanya Ahok terus memuluskan proyek reklamasi karena para taipan properti masih didera berbagai masalah utang, baik di tingkat global maupun di dalam negeri,” paparnya.
Padahal sejak awal bergulir, menurutnya, proyek reklamasi sendiri sudah bermasalah dari sisi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi Ahok tak peduli.
“Jadi dalam prosesnya, reklamasi yang berlangsung itu banyak melanggar peraturan perundangan. Tapi tetap dipaksakan. Karena Ahok melayani para taipan properti itu,” pungkasnya.(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
