Jakarta, Aktual.com – Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas’udi, menegaskan bahwa proses pemungutan suara pada Pemilu 2024 menjadi pertaruhan terakhir untuk mempertahankan kualitas demokrasi Indonesia, salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
“Dalam rangka mempertahankan kualitas demokrasi, proses pemungutan dan penghitungan suara pada 14 Februari 2024 harus benar-benar bersih, transparan, dan akuntabel,” ujar Wawan dalam diskusi “Pojok Bulaksumur” di Kampus UGM, Sleman, D.I Yogyakarta, Rabu.
Wawan menyoroti kasus pelanggaran etika oleh Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dan Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dalam rangkaian proses Pemilu 2024. “Jika terjadi lagi pelanggaran atau praktik kecurangan, sulit bagi kita untuk mengklaim sebagai negara demokratis, meskipun dengan standar internasional,” ungkapnya.
Sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika Serikat (AS) dan India, Indonesia diharapkan memberikan contoh dengan menyelenggarakan pemilu yang kredibel. Wawan menekankan bahwa Indonesia, sebagai satu-satunya negara demokrasi di Asia Tenggara, memiliki tanggung jawab besar.
“Dengan gangguan yang sedang marak, pemilu yang kacau dapat merusak citra Indonesia sebagai negara demokratis di kawasan ini,” tambahnya.
Wawan menegaskan bahwa Indonesia masuk dalam kategori negara demokratis karena menjalankan ukuran-ukuran demokrasi prosedural selama beberapa tahun terakhir. Namun, ia juga mengajukan pertanyaan mengenai seberapa kuat kualitas demokrasi yang dimiliki oleh negara ini.
“Ukuran paling dasar untuk sebuah negara demokrasi adalah pemilu yang berjalan rutin dan fair, sehingga menghasilkan pemerintahan yang memiliki legitimasi. Ini merupakan tahap pertama, diikuti oleh kemampuan pemerintah yang terbentuk untuk memberikan kesejahteraan, perlindungan hak asasi manusia, dan pengembangan ekonomi sebagai tanda kualitas demokrasi yang sebenarnya,” tutur Wawan Mas’udi.
Artikel ini ditulis oleh:
Jalil