Presiden Jokowi mengumumkan kenaikan harga BBM per Sabtu, 3 September 2022. /YouTube Sekretariat Presiden

Jakarta, Aktual.com – Wakil Sekjen PBNU Rahmat Hidayat menilai narasi pemerintah terkait alasan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) karena subsidi salah sasaran merupakan sesuatu yang usang. Menurutnya sudah 15 tahun terakhir pemerintah selalu menggunakan narasi yang sama.

“Setiap kali harga minyak dunia naik, sudah tentu berimplikasi pada harga BBM di dalam negeri. Yang kami sesalkan selama 15 tahun terakhir ini, setiap pemerintah ingin menaikan harga BBM selalu menggunakan narasi subsidi salah sasaran atau subsidi dinikmati orang kaya,” kata Rahmat dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/9).

Rahmat mengatakan pemerintah harus serius menata kembali sistem subsidi penggunaan BBM. Menurutnya, cara yang bisa menghentikan kekacauan subsidi salah sasaran adalah dengan menerapkan sistem subsidi BBM tertutup.

Dan mereka yang berhak mendapatkan BBM subsidi harus tercantum dalam big data kependudukan.

“Hanya mereka yg tercantum dalam DTKS yang bisa mengakses BBM subsidi. Di level operasional mereka operator dan penyalur tidak akan bisa mengucurkan BBM kecuali kepada yang berhak,” papar dia.

Ia menyarankan pemerintah membangun data yang terintegrasi seperti single identity number (SIN) agar data penerima subsidi bisa berjalan dengan baik.

“Data yang terintegrasi ini yang akan menjadi acuan untuk banyak hal seperti mereka yang berhak mendapat subsidi BBM, Listrik, Kereta Api, Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai,” papar Rahmat.

(Dede Eka Nurdiansyah)