Jakarta, Aktual.com – Teman Ahok harus mengklarifikasi dugaan adanya aliran dana Rp 30 miliar dari pengembang reklamasi Teluk Jakarta. Jika tidak diklarifikasi, sama saja Teman Ahok yang mengumpulkan 1 juta KTP warga Ibukota untuk memenuhi persyaratan pencalonan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menciderai demokrasi.
Demikian disampaikan secara tegas oleh Ketua Umum PPP M Romahurmuziy di Jakarta, Jumat (24/6).
“Hal ini harus diklarifikasi, jangan sampai virtual kemudian membantai keberadaan dan eksistensi teman ahok sendiri, karena itu menciderai demokrasi,” tegasnya.
Pencalonan Ahok melalui jalur independen hendaknya dilakukan secara transparan. Bukan sebaliknya, dilakukan dengan tidak jujur. Sebab partai politik juga terus didorong melakukan berbagai kegiatannya secara transparan.
“Parpol kan sudah transparan, mempunyai berkas-berkas, rapim, kemudian kita lakukan fit n proper. Sedangkan jalur independen ini kan diciptakan sendiri kondisinya oleh bakal calon,” jelas Romi.
Klarifikasi Teman Ahok hendaknya juga dilakukan secara terbuka kepada publik. Sehingga keterangan demi keterangan yang disampaikan tidak saling bertolak-belakang. Hari ini menyampaikan A, kemudian besok menyampaikan B, dan seterusnya.
“Mengaku saja apa adanya atas informasi kenapa satu dua hari berbeda, sehingga tidak kemudian menjadi persoalan. Hitung-hitungan dari calon independen, apakah itu masuk dalam kategori money politik atau tidak,” sebutnya.
“Apa yang disampaikan selama ini dapat dukungan secara gratis dan dukungan secara spontan, dan tanpa mobilisasi itu sama sekali berbeda dengan apa yang diceritakan,” demikian Romi.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
