Analisis Kritis Komite IV DPD RI Atas Penyelenggaraan APBN 2022 dan 2023
Dari kiri ke kanan, Wakil Ketua Komite IV, Fernando Sinaga; Anggota Prov. Bali, Made Mangku Pastika; Ketua Komite IV, Amang Syafrudin; Anggota Prov. Aceh, Sudirman; Anggota Prov. Sulawesi Tenggara, Amirul Tamim dan Anggota Prov. Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung saat menggelar konferensi pers mengenai APBN di Lobby Gedung DPD, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023). Dalam keteranganya Komite IV DPD RI memberikan rekomendasi setelah melakukan Rapat Kerja pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, RUU APBN Tahun Anggaran 2023, dan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2023 yang difokuskan pada kebijakan Transfer ke Daerah dengan Wakil Menteri Keuangan, Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik. Aktual/TINO OKTAVIANO
1 dari 3
Dari kiri ke kanan, Wakil Ketua Komite IV, Fernando Sinaga; Anggota Prov. Bali, Made Mangku Pastika; Ketua Komite IV, Amang Syafrudin; Anggota Prov. Aceh, Sudirman; Anggota Prov. Sulawesi Tenggara, Amirul Tamim dan Anggota Prov. Sulawesi Selatan, Tamsil Linrung saat menggelar konferensi pers mengenai APBN di Lobby Gedung DPD, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).
Dari kiri ke kanan, Anggota Prov. Bali, Made Mangku Pastika; Ketua Komite IV, Amang Syafrudin, Anggota Prov. Sulawesi Tenggara, Amirul Tamim saat menggelar konferensi pers mengenai APBN di Lobby Gedung DPD, Kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9/2023).
Komite IV DPD RI memberikan rekomendasi setelah melakukan Rapat Kerja pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2022, RUU APBN Tahun Anggaran 2023
