Kuala Lumpur, Aktual.com – Pemimpin oposisi Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan sidang parlemen pada akhir bulan nanti harus membahas pemberlakuan keadaan darurat dan isu terkait Covid-19. Dirinya berupaya memastikan hal tersebut melalui usulan resmi anggota parlemen yang disampaikannya, Senin (12/7) kemarin.
“Usul ini disampaikan untuk memastikan ruang pembahasan yang serius dan komprehensif dalam ruang lingkup demokrasi parlementer dan aturan negara hukum,” ujar Anwar dalam surat yang disampaikannya kepada Sekretaris Parlemen Malaysia.
Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) ini merasa harus menyampaikan usulan tersebut karena khawatir persidangan parlemen hanya akan berlangsung secara formalitas. Tidak ada pembahasan yang menyeluruh terkait kebijakan pemerintahan atas penanganan Covid-19 selama ini.
“Parlemen harus melakukan pembahasan dan (Pemerintah) tidak sekedar memberikan penjelasan terkait Keadaan Darurat, Pandemi Covid-19, Vaksinasi, Pengeluaran Pemerintah dan Agenda Pemulihan,” jelas dia.
Sebagai informasi, pemerintahan Muhyiddin Yassin memutuskan akan menggelar sidang parlemen pada 26 Juli mendatang usai berkali-kali disarankan Raja Malaysia (Yang di-Pertuan Agong). Selama ini, parlemen Malaysia sudah tidak bersidang sejak diberlakukannya keadaan darurat untuk menghentikan pandemi Covid-19 yang semakin memburuk.
Namun demikian, kelompok pengkritik pemerintahan menuding pemerintahan sengaja memberlakukan keadaan darurat untuk kepentingan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang tidak lagi memiliki dukungan mayoritas di dalam parlemen.
Artikel ini ditulis oleh:
Megel Jekson
