Jakarta, Aktual.com — China menunjukkan kemarahannya pada Jumat (3/6) dengan meminta Amerika Serikat agar menghormati kebijakan negara itu melawan pihak, yang disebut Beijing militan, di wilayah barat Xinjiang, setelah Washington menyampaikan kekhawatiran terkait rendahnya transparansi kampanye anti teror China.

Ratusan orang tewas dalam kerusuhan beberapa tahun terakhir di Xinjiang, tempat yang dihuni masyarakat muslim Uighur.

Beijing menyalahkan kerusuhan itu disebabkan oleh militan dan separatis Islam, walaupun grup pembela Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkap kekerasan itu adalah reaksi dari kebijakan represif China.

China menyatakan Gerakan Islam Turkistan Timur (ETIM) sebagai dalang di balik kerusuhan itu, meski banyak ahli mempertanyakan keberadaan ETIM sebagai kelompok militer yang kuat.

Kementerian Luar Negeri AS dalam laporan tahunannya terkait terorisme di seluruh dunia mengungkap lemahnya transparansi atau informasi dari China terkait insiden yang disebut Beijing sebagai aksi terorisme.

Lembaga itu turut menerangkan kerja sama untuk melawan terorisme dari China cukup terbatas.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menyatakan negaranya “tidak puas” dengan laporan tentang China yang kurang akurat. Ia turut menyesalkan adanya “evaluasi kurang objektif” atas kerja sama melawan terorisme.

“Kami tidak dapat menerima laporan yang kurang dipikirkan terkait kebijakan anti terorisme di China dan negara lainnya oleh Amerika Serikat,” tukasnya dalam pengarahan berita harian.

China dan AS diketahui sepakat menempatkan ETIM sebagai bagian dari kelompok teroris dalam pertemuan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), kata Hua.

“Perhatian utama China dalam aksi anti-teroris adalah menembus pertahanan ETIM sebagai pasukan teroris Turkistan Timur. Kami meminta negara terkait dapat sungguh-sungguh menghormati misi tersebut.” Negara-negara barat cukup lama enggan berbagi data intelijen dengan China atau sebaliknya. Pasalnya negara itu dianggap memiliki sedikit bukti atas keberadaan ETIM seraya mengkhawatirkan adanya pelanggaran HAM di Xinjiang.

Kementerian Luar Negeri AS juga mengkritisi sikap China membatasi pilihan beragama di Xinjiang, salah satunya larangan penggunaan hijab bagi perempuan.

“Banyak kebijakan pemerintah China yang mungkin dapat mempertajam tensi antar etnis di Xinjiang, juga dapat berujung pada meningkatnya kasus kekerasan kaum ekstrimis,” tegasnya.

China menolak dengan keras anggapan adanya pelanggaran HAM di Xinjiang.

Pekan ini, pemerintah China mengungkap tidak ada diskriminasi agama di Xinjiang seraya menyatakan pihaknya tidak akan mencampuri momen berpuasa kaum Muslim pada Bulan Ramadhan.

()