Simpang Ampek, Aktual.com – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar), mempertanyakan hilangnya sejumlah aset di rumah dinas bupati setempat, pascapergantian pemimpin di daerah itu.

“Kami mempertanyakan tentang aset di rumah dinas bupati, kenapa banyak yang hilang? Persoalan ini perlu diusut dan dijelaskan duduk perkaranya, apakah sudah dilelang, dihapus, dimusnahkan atau dicuri,” kata anggota DPRD Pasaman Barat, Sastra Lubis dari Fraksi Golkar di Simpang Ampek, Minggu (21/2).

Adapun sejumlah aset yang hilang itu adalah, tempat tidur (springbed), AC rumah, kendaraan dinas, gelas, piring, dan sendok juga hilang. Begitu juga halnya dengan aset di rumah dinas pimpinan DPRD Pasaman Barat banyak yang hilang entah kemana.

Ia meminta, bupati agar tegas mengusut sejumlah aset Pemkab yang hilang tanpa jelas pertanggungjawabannya itu, sebab itu adalah milik negara yang dibeli dengan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kemana perginya.

“Kemana pergi aset itu harus jelas pertanggungjawabannya apakah sudah habis masa pakai atau dimusnahkan atau dicuri,” tegasnya.

Anggota DPRD dari Partai Nasdem, Syafrizal Mandayu mengatakan salah satu penyebab tidak pernahnya Pasaman Barat dapat prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPKP RI, karena persoalan aset yang tidak pernah tuntas.

“Termasuk soal tanah kas desa yang saat ini diperkarakan oleh Pemkab Pasaman sebagai kabupaten induk, juga tidak jelas duduk asetnya,” katanya.

Bupati Pasaman Barat, Syahiran didampingi Wakil Bupati Yulianto, membenarkan sejumlah aset rumah dinas sudah tidak ada lagi atau hilang.

Pihaknya belum mengetahui kemana hilangnya, karena bupati baru dilantik dan belum menempati rumah dinas.

“Ketika saya melakukan pengecekan kerumah dinas, memang banyak isi rumah yang hilang. Tidak ada yang mengetahui kemana perginya,” katanya.

Dirinya sebagai pejabat baru, tentu merasa terkejut dengan kondisi rumah dinas bupati tersebut. Bagian aset atau bagian umum harus mampu menjelaskan nantinya.

“Saya akan bertemu dengan BPK dan silahkan menginventarisir aset yang ada. Kalau memang hilang atau dicuri silahkan pihak terkait mengusutnya,” tegasnya.

Ia tidak habis fikir kenapa aset rumah dinas bupati bisa hilang. Untuk itu dia meminta fungsi pengawasan DPRD terhadap eksekutif agar lebih ditingkatkan.

Ia juga mengajak anggota DPRD untuk saling bersinerji dan bekerjasama dalam membangun daerah.

“Kami berdua tidak bisa bekerja kalau tidak didukung DPRD,” sebutnya.

()