Suasana ruang pelayanan di Mal Pelayanan Publik, Jakarta, Rabu (11/10). Mal ini memiliki 328 jenis layanan dan perizinan, terdiri dari 296 Pemprov DKI dan 32 lainnya dari tujuh kementerian maupun lembaga non pemprov DKI. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta menilai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan bukti kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang saling terintegrasi.

“Opini WTP yang berhasil diraih itu merupakan salah satu bukti terintegrasinya kinerja Pemprov DKI, yakni antara pimpinan dengan para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” kata Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati di Jakarta, Senin (28/5).

Menurut dia, integrasi tersebut dapat dilihat dari mekanisme kerja seluruh SKPD yang terstruktur dengan baik dan terus diawasi sekaligus dievaluasi secara ketat oleh pimpinan.

Dia mengungkapkan mekanisme kerja tersebut meliputi perencanaan program kerja, penganggaran pengelolaan aset, pengadaan barang dan jasa, keuangan dan lain-lain.

“Jadi, kuncinya yaitu dengan membangun sistem yang saling terintegrasi. Selain itu, untuk mempertahankannya, maka seluruh SKPD harus berkomitmen penuh untuk menjaga serta meningkatkan kinerjanya masing-masing,” ungkap Tuty.

(Bawaan Situs)