Jakarta, Aktual.co — Pelaksana Tugas Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, PDIP memahami pilihan sulit pemerintahan Jokowi-JK dalam menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi.
Sebab, kata dia, penaikan BBM merupakan kebijakan yang harus diambil untuk meletakkan dasar-dasar perekonomian yang lebih baik.
Peletakan dasar perekonomian itu, kata dia, yakni dengan menggerakkan sektor produktif kerakyatan melalui realokasi subsidi BBM.
“PDIP melihat adanya arah keberpihakan pengalihan subsidi BBM dengan menempatkan rakyat kecil sebagai prioritas utama dengan instrumen Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sejahtera, kata Hasto di Jakarta, Rabu (19/11).
Apa yang dilakukan oleh Jokowi, kata Hasto, merupakan tanggung jawab sebagai pemimpin yang bertindak cepat untuk menyehatkan perekonomian nasional, seperti defisit ganda, beban subsidi yang sangat besar, termasuk utang Pemerintah atas subsidi tahun-tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari Rp 46 triliun.
“Percayalah bahwa karakter kepemimpinan Jokowi yang merakyat akan secepatnya mengatasi berbagai persoalan sebagai dampak kenaikan BBM tersebut,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
