Menkoordinator Kemaritiman Rizal Ramli mendatangi gedung KPK untuk melaporkan harta kekayaannya, Jakarta, Senin (12/10/2015). Kedatangan Menko Maritim Rizal Ramli ke gedung KPK sebagai pejabat negara berhak melaporkan harta kekayaannya.

Jakarta, Aktual.com — Menteri Kordinator Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli menyindir Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang selama 10 tahun dinilai gagal dalam mengoptimalkan penguasaan negara terhadap sumber daya alam yang di Tanah Air, yang diantaranya adalah pengelolaan Blok Cepu, Jawa Tengah dan PT Freeport Indonesia.

“Teman-teman bisa katakan apapun tentang Jokowi, tetapi saya katakan disini, dia (Jokowi) punya nyali. Ada yang 10 tahun berkuasa (SBY) tapi tak punya nyali,” kata Rizal dalam diskusi Rembug Nasional Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK di Jakarta, Selasa (20/10).

Kritikan tersebut pun bukan tanpa alasan. Namun berdasarkan pada pengalamannya yang pernah diundang ke Istana oleh SBY sekitar tahun 2006-2007 silam. Undangan itu diketahui untuk meminta saran tentang Blok Cepu. Kemudian setelah itu, ia pun menyarankan agar blok cepu tidak hanya diberikan pada Exxon.

“Saya saat itu senang karena saran-saran saya dicatat. Saya sampai nyanyi-nyanyi Halo-Halo Bandung pulang dari istana karena rakyat akan diuntungkan, rakyat Indonesia akan kantongi untung USD20 miliar,” ujarnya.

Setelah itu, Rizal mengaku terkejut ketika SBY sepulang dari New York yang ketika itu bertemu George W Bush, dan tidak menjalankan apa yang sudah ia sarankan.

“Ketika itu, semua Dirut BUMN yang tidak setuju dengan Exxon dipecat. Diganti sama yang tidak ngerti, lalu kirimkan negosiator yang tidak mengerti masalah itu, kalau tidak salah namanya saudara Rizal Malarangeng. Ya sudah jadinya, main tanda tangan saja, gagal lagi kan,” ungkapnya.

Tak hanya itu, Rizal juga mengkritisi lambannya pembangunan infrastruktur di era SBY. Salah satunya pembangunan infrastruktur di Kalimantan.

“Mineral tambang batu bara banyak pengusaha nasional, tapi rakyat Kalimantan tidak berubah infrastrukturnya, ngapain aja pemerintah yang lalu 10 tahun (SBY). Listrik aja disana tidak punya,” terangnya.

Ia menambahkan, pada pemerintahan Jokowi saat ini, pihaknya akan merubah kebijakan tersebut menjadi sesuatu yang benar-benar menguntungkan rakyat.

“Ini momentum ubah sejarah kita. Kita tidak anti asing, kita ingin fair,” tutupnya.

(Arbie Marwan)