Jakarta, Aktual.co —Sejak dilantik satu Oktober lalu, hingga kini para anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI masih saja berkutat pada persoalan konflik dualisme antara para fraksi yang tergabung di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP).
Yang berakibat pada terbengkalainya pekerjaan-pekerjaan penting untuk kepentingan rakyat, di luar kepentingan kelompok. Pengamat politik dari Komite Pemilih Indonesia (TEPI), Jeirry Sumampow pun menilai para anggota DPR RI saat ini makan ‘gaji haram’. Karena praktis sejak dilantik belum ada yang dikerjakan untuk kepentingan rakyat.
“Sejauh ini masih terus memperdebatan posisi pimpinan. Praktis tidak ada kinerja DPR dalam tiga bulan ini. Jadi DPR sekarang ini otomatis gaji yang diterimanya (DPR) adalah ‘gaji haram,” ujarnya dalam acara diskusi, di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (23/11).
Jeirry pun menyayangkan sosok-sosok muka baru para anggota DPR yang juga tidak bisa diharapkan. “Tidak ada gerakan dari mereka untuk mengembalikan citra DPR.”
Sedangkan peneliti dari Indonesian Institute for Development and Democracy, Arif Susanto, menilai kebobrokan di DPR sekarang merupakan warisan dari pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
“Ini merupakan warisan sistem politiknya SBY yang masih dijalankan. Di mana (di era SBY) hanya menghasilkan ironi demokrasi. Pasalnya, satu sisi demokrasi kita relatif stabil, tapi stabil itu karena transaksi. Ini yang coba dilakukan khususnya KMP di mana coba menekan terus agar mendapat power sharing (dari Jokowi),” paparnya.
Para anggota DPR sekarang, menurutnya, masih ‘kagok’ dengan gaya politik baru Presiden Jokowi. “Karena anggota DPR masih menjalankan gaya politik lama.”

(Novrizal Sikumbang)

()