Jakarta, Aktual.com – Beberapa kali disalahkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lantaran lamban tambah armada, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Antonius Kosasih akhirnya angkat bicara.

Diakuinya, target pengadaan 1.000 bus di tahun 2015 memang tidak tercapai. Tapi itu ada alasannya. Rencana TransJakarta menambah armada terganjal persoalan dana.

Sampai 17 Desember 2015, TransJakarta ternyata belum menerima kucuran dana penyertaan modal pemerintah (PMP) dan public service obligation (PSO). Padahal sudah dianggarkan di APBD tahun anggaran 2015.

Lalu dari mana dana untuk operasional selama tahun 2015? Ini jawaban Kosasih.

Kata dia, seluruh dana yang digunakan TransJakarta di tahun 2015 merupakan pencairan PMP tahun anggaran 2014 yang cair tanggal 17 Desember 2014 lalu. “Termasuk untuk beli bus Scania dan bayar operator setiap bulan,” kata Kosasih di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/12).

Persoalan bukan hanya itu. Inbreng aset perseroan dari Pemprov DKI ke PT TransJakarta ternyata juga belum beres. Akibatnya TransJakarta tidak punya aset. Bus, depo hingga halte semua masih milik Pemprov DKI. TransJakarta cuma dapat izin pemanfaatan.

Padahal aset itu bisa digunakan TransJakarta sebagai agunan untuk ajukan pinjaman ke bank. Alhasil, tutur Kosasih, selama tahun 2015 pihaknya kesulitan cari pendanaan buat beli bus baru. “Tidak ada agunan baik dana maupun aset.”

Dana PMP 2014 sendiri, kata dia, tidak bisa jadi agunan. Sebab dana itu tiap bulan dipakai membayar operator dan biaya operasional TransJakarta. Sehingga tidak bisa dikunci di bank. Pernah mencoba ajukan pinjaman ke Bank DKI, tapi gagal. “Karena tidak ada kejelasan aset dan dana tidak bisa dikunci,” kata Kosasih.

()