Jakarta, Aktual.com – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko) Perekonomian) menyatakan, Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng akan mulai tersalur mulai minggu depan.
Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, program ini masuk dalam rumpun bansos pangan Kementerian Sosial dan Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima, Warung, dan Nelayan (BTPKLWN) oleh TNI/Polri. Khusus TNI/Polri, penyaluran kemungkinan bisa dilakukan mulai minggu depan usai revisi dokumen teknis selesai.
“Kami rakor teknis untuk revisi dokumen teknis administrasi, mulai dari pedoman umum, dokumen penganggaran, dan lain-lain, targetnya minggu depan sudah selesai. Mudah-mudahan sudah mulai bisa disalurkan TNI/Polri,” Ucap Susi dalam konferensi pers BLT Minyak Goreng, Jumat (8/4).
Susi menegaskan, BLT minyak goreng ini harus tersalur sebelum hari raya Idul Fitri sesuai arahan Presiden Joko Widodo.
Dalam arahannya, Jokowi meminta penyaluran paling lambat harus seminggu sebelum Hari Raya.
Oleh karena itu, kata Susi, khusus program BLT minyak goreng di rumpun BTPKLWN, pihaknya sudah melakukan rapat koordinasi teknis dengan TNI/Polri yang menyalurkan.
Rakor juga dilakukan bersama Kemenkeu dan K/L terkait untuk mendorong percepatan penyaluran BLT.
“Program BLT minyak goreng sudah harus tersalurkan pada Ramadhan. Paling lama kalau bisa 1 minggu sebelum Idul Fitri. Artinya kedua program ini harus betul-betul secara cepat penyalurannya,” beber dia.
Adapun penyaluran dari rumpun bansos pangan Kemensos akan menyasar pada 20,65 juta KPM, yang terdiri dari 18,8 juta penerima BPNT Kartu Sembako dan 1,85 penerima yang tidak menerima BPNT.
Dari rumpun BT-PKLWN, penyaluran menyasar 2,5 juta PKL dan pemilik warung, utamanya adalah PKL dan warung makanan atau gorengan di 514 kabupaten/kota.
Masing-masing KPM akan menerima bantuan Rp 100.000/bulan selama 3 bulan, yang diberikan sekaligus Rp 300.000 pada bulan April 2022.
Perhitungannya total bantuan, menggunakan asumsi kebutuhan minyak goreng 0,32 liter per minggu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Dalam sebulan, 1 KPM yang terdiri dari 4 orang anggota keluarga membutuhkan minyak goreng sekitar 1 liter/orang.
Kemensos akan menyalurkan BLT minyak goreng kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan atau secara tepat sasaran.
Sekjen Kemensos Harry Hikmat mengungkapkan bahwa penyaluran BLT minyak goreng akan didasarkan pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
Kemensos akan melakukan upaya verifikasi setiap bulan untuk menjamin validitas dan reabilitas data tersebut.
“Kemensos sudah melakukan upaya verifikasi dan validasi secara terus menerus. Jadi kalau dulu kita minimal dua tahun sekali, sekarang setiap bulan Mensos menetapkan DTKS sesuai dengan hasil update terbaru dan itu sudah berbasis by name by address dan sudah padan dengan data Dukcapil untuk NIK dan nomor KK,” ujar Harry dalam media briefing BLT minyak goreng secara virtual, Jumat (8/4).
Selain data by name by address, DTKS juga dilengkapi foto kondisi rumah penerima bantuan yang didapatkan melalui geo-tagging.
Untuk pengecekan kondisi rumah penerima bantuaan juga akan dilakukan secara langsung ketika melakukan penyaluran BTL minyak goreng dilakukan.
Selain itu, masyarakat juga dapat melakukan pelaporan bila menemukan penyaluran BLT minyak goreng yang tidak tepat sasaran.
Pelaporan juga dapat dilakukan masyarakat apabila menemukan keluarga miskin yang tidak masuk daftar penerima BLT minyak goreng.
“Itu mekanisme yang dibangun di Kemensos untuk menjaga integritas DTKS sehingga bansos betul-betul tepat sasaran termasuk BLT minyak goreng yang menggunakan data tersebut,” ucap Harry.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Arie Saputra
