Jakarta, Aktual.com – Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan setelah penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terselesaikan, maka operasi teknologi modifikasi cuaca milik Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) bisa digunakan untuk penanganan kekeringan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

“Selama ini kekeringan termasuk bencana rutin. Saat ini masih ditangani oleh pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah, belum ada permintaan. Kalau ada permintaan, kita siapkan. Kalau karhutla selesai, kita bisa geser ke operasi TMC untuk kekeringan,” kata Agus dalam pertemuan dengan awak media di Kantor BPPT di Jakarta, Jumat (4/10).

Agus menyebutkan pelaksanaan operasi TMC untuk kekeringan tergantung pada permintaan pemerintah daerah dan potensi pertumbuhan awan. Keberhasilan TMC sangat bergantung pada ketersediaan awan. Jika tidak ada awan, maka operasi TMC tidak dapat dilaksanakan untuk mendatangkan hujan.

Kepala Balai Besar Teknologi Modifikasi Cuaca (BBTMC) BPPT Tri Handoko Seto mengatakan dalam penanganan kekeringan, BPPT bekerja sesuai permintaan dan menyiapkan teknologi, orang, bahan serta koordinasi.

“Dua minggu lagi kita sudah harus melaksanakan TMC untuk mengisi danau-danau di Jawa Barat Saguling, Cirata dan Jatiluhur, kita sudah berkontrak untuk mengisi danau-danau itu,” ujarnya.

Operasi TMC untuk mengisi danau di Jawa Barat itu dilakukan untuk memenuhi permintaan pihak swasta dan dimulai pada 18 Oktober 2019.

“Kalau yang melaksanakan perusahaan swasta itu mereka langsung berkontrak dengan BPPT, sementara untuk proyek kebencanaan gubernur minta ke BNPB, nanti BNPB memberikan uangnya ke BPPT lalu BPPT mengerjakan,” ujar Seto.

Seto menjelaskan hingga saat ini belum ada permintaan yang disampaikan BNPB kepada BPPT untuk melaksanakan operasi TMC dalam rangka penanganan bencana kekeringan, meskipun kekeringan ini dapat mengancam produktivitas pertanian.

“BPPT sifatnya siap untuk melaksanakan tapi nanti yang koordinasi adalah daerah dan BNPB,” tambahnya.

(Arbie Marwan)