Ekonom senior Dr Rizal Ramli saat memberikan keterangan pers mengenai solusi terhadap salah urus tata kelola BPJS di Jalan Tebet Barat Dalam IV, Jakarta Selatan, Rabu (14/11/2018). Menanggapi masalah yang terjadi pada BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini menjadi sorotan publik. Rizal menjelaskan, bahwa tak heran jika akhirnya Indonesia saat ini mengalami defisit. Menurutnya, jauh sebelumnya sejumlah negara eropa telah melakukan Social Security Sistem (Sistem Jaminan Sosial) terhadap warga negaranya. UU BPJS 2014 dimulai dengan pembiayaan yang tidak memadai (underfunded) dari pemerintah. Diketahui, BPJS Kesehatan disebut mengalami defisit. Masalah ini dipicu kecilnya iuran peserta yang diterima dibandingkan biaya layanan jaminan kesehatan yang dibayarkan. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Ekonom senior sekaligus mantan Menko Maritim Rizal Ramli mengingatkan agar pemerintah untuk tidak menggandeng perusahaan asuransi asal Tiongkok, Ping An Insurance dalam membereskan defisit BPJS Kesehatan.

“Ini masalah (BPJS Kesehatan) enggak ribet-ribet amat kok kalau kita mau benahi,” katanya ditulis Selasa (3/9).

Dikatakan RR sapaa akrab Rizal Ramli bahwa persoalan BPJS bukan hal luar biasa yang mengharuskan melibatkan perusahaan asing.

Pertama yang ia singgung adalah soal pola iuran BPJS yang saat ini melibatkan peserta, perusahaan dan pemerintah. Pemerintah harus tetap mensubsidi biaya yang dikeluarkan masyarakat.

Kemudian komponen pembiayaan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Diakui, pembiayaan ini memang harus dinaikkan. “Kita benahi BPJS supaya kekuatan finansialnya lebih kuat, lebih baik dari segi penerimaan iuran, tapi tetap ada prinsip cross subsidy yang mampu dan yang tidak mampu,” tegasnya.

(Abdul Hamid)