Antrean sejumlah kendaraan pada pintu keluar Gerbang Tol Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis (7/6). Pada hari kedua Lebaran, pintu keluar gerbang tol Cileunyi dari arah Jakarta mengalami kepadatan kendaraan pemudik dan wisatawan hingga 4 Km menuju jalur selatan ke arah kawasan Garut dan Tasikmalaya. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/ama/16

Jakarta, Aktual.com – Komisioner Ombudsman RI, Andrianus Meliala menilai, kemacetan parah yang terjadi di pintu tol keluar Brebes (Brexit) dikarenakan tidak siapnya antisipasi terburuk pada rutinitas mudik hari raya.

“Sudah tiga bulan lalu diadakan rapat-rapat yang bersifat antisipasi. Tetapi kok ternyata masih seperti ini. Berarti ada faktor yang belum terhitung, belum diantisipasi,” ucap Andrianus saat menyambangi Nasional Traffic Management Center (NTMC), Jakarta, Jumat (8/7).

Kata dia, hal yang belum diantisipasi ialah volume kendaraan yang meningkat drastis yang tidak mampu dikendalikan oleh pemerintah. Sebab itu, pihak keamanan yang mengatur kemacetan harus mau mengakui batas kemampuannya agar masyarakat mengetahui secara jelas.

“Maka kami menghimbau kepada aparat untuk perhitungkan semua skenario terburuk dan dipublikasikan ke publik. Kalau sampai dua juta kendaraan lewat brexit atau Palimanan, maka sepeti ini hasilnya,” kata dia.

“Memang pahit, tapi saya kira harus. Banyak orang merasa ‘kan kami sudah bayar, kan tolnya baru,’ ya memang kalau semuanya numpuk di ujung gimana. Ini yang nampaknya belum di publikasikan oleh polisi,” sambungnya.

Baginya, tidaklah salah jika aparat mengakui kapasitas maksimalnya. Agar, kata dia, masyarakat tidak diberikan janji palsu dari aparat.

“Tidak salah juga sebagai pelayan publik untuk memberikan peringatan kepada masyarakat, pada situasi seperti itu ‘kami sebagai pelayan publik tidak lagi bisa bekerja’ itu boleh. Kita semua punya daya tahan. Kalau daya tahan itu terlampaui ya kita harus ngomong ke masyarakat,” tutur dia.

“Malah bagus menurut saya kalau bilang aman dan bagus tapi kenyataannya enggak, malah memberikan informasi yang salah,” tambah dia.

Sayangnya, lanjut Andrianus, hal tersebut belum dilakukan oleh aparat keamanan.

“Ini yang nampaknya belum di publikasikan oleh polisi, agar memberikan skenario terburuk kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa menghitung,” tuntas dia. (Agung R)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka