Jakarta, Aktual.com – Turki memberlakukan jam malam di 16 desa di wilayah tenggara berpenduduk mayoritas Kurdi sementara pasukan keamanan berupaya mencabut akar gerakan militan. Pemerintah Turki juga memecat dua wali kota yang dianggap mendukung para milisi.

Pihak berwenang di Provinsi Diyarbakir menerapkan jam malam ketika pasukan keamanan melancarkan pencarian terhadap para anggota Partai Buruh Kurdistan (PKK) terlarang di perbukitan dan hutan di dekat kota Silva, kata gubernur provinsi dalam suatu pernyataan.

Pasukan keamanan terus bertempur dengan PKK sejak gencatan senjata buyar tahun lalu. Pertempuran itu mengacaukan proses perdamaian dua tahun, yang ditujukan untuk mengakhiri konflik tiga puluh tahun tersebut.

Pemerintah mengatakan sudah ribuan milisi serta sekitar 500 tentara dan polisi terbunuh sejak gencatan senjata buyar. Kelompok-kelompok penyokong hak asasi manusia mengatakan sekitar 400 warga sipil juga terbunuh.

Selama jam malam, warga tidak diperbolehkan memasuki atau keluar dari wilayah di dekat Silvan, kata pernyataan gubernur.

“Penting bagi para warga negara untuk mematuhi larangan demi keamanan nyawa serta harta benda mereka,” kata pernyataan, dilansir Kamis (14/7).

Organisasi Human Rights Watch yang berpusat di New York pekan ini menuduh pemerintah menghalang-halangi penyelidikan independen terhadap dugaan pelanggaran HAM selama jam malam berlangsung.

Pelanggaran yang dituduhkan itu antara lain terkait pembunuhan dan pemindahan warga sipil serta penghancuran hak milik pribadi warga.

Secara terpisah, Kementerian Dalam Negeri memerintahkan wali kota bersama Kota Mazidagi di provinsi Mardin diberhentikan dari jabatannya, kata sumber-sumber keamanan.

Jaksa sedang menyelidiki kemungkinan kesalahan para pejabat terpilih itu setelah sebuah kendaraan kantor wali kota dicurigai digunakan dalam serangan bom mobil di sebuah pos terdepan hingga menewaskan dua prajuri dan melukai 12 lainnya pada 9 Juli.

Tahun lalu, pihak berwenang memenjarakan 22 wali kota dan memecat 32 lainnya karena dicurigai memberikan dukungan bagi PKK di wilayah tenggara. Seluruh wali kota itu adalah anggota partai regional, Partai Wilayah Demokratik (DBP). Partai tersebut membantah bekerja sama dengan PKK.

Gubernur di kota Nusaybin mengatakan jam malam, yang diberlakukan di wilayahnya selama empat bulan, akan dicabut pada 19 Juli.

Bentrokan dengan PKK berakhir pada 3 Juni namun pihak berwenang belum mengizinkan para penduduk kembali karena mereka masih melakukan pencarian senjata serta operasia pembersihan.

(Eka)