Salah seorang calon pimpinan KPK Brigjen Pol Basaria Panjaitan menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) pada sesi wawancara di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (24/8). Pansel KPK menggelar seleksi wawancara tahap akhir terhadap 19 calon pimpinan KPK yang akan berlangsung selama tiga hari hingga Rabu (26/8). ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/pd/15.

Jakarta, Aktual.com — Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Basaria Panjaitan sempat menyinggung kisruh kepolisian dan KPK. Basaria mengatakan, KPK harus melakukan tugas dan peran sebagai pemicu serta pemberdaya polisi dan jaksa sehingga ada kesamaan persepsi.

“Tidak menimbulkan keriuhan, kita bisa lihat pola pikir, kita lihat kondisi awalnya, kita lihat periode I, II dan III,” kata Basaria saat mengikuti fit and proper test Calon Pimpinan KPK diruang rapat Komisi III DPR, Selasa (15/12).

Dia menyebutkan pada saat pimpinan KPK jilid II dan III terlihat ada perseteruan antara polisi dan KPK karena tidak adanya singkronisasi pekerjaaan.

“Kenapa? Karena KPK melakukan tindakan represif, KPK melaksanakan supervisi sangat minim,” katanya.

Basaria berpendapat, tidak melaksanakan peran tersebut sehingga terjadi keributan. KPK akhirnya menjadi pesaing kejaksaan dan kepolisian. “Jilid I saling menahan, Jilid II saling berebut kewenangan simulator, Jilid III kepentingan politik. Ini kondisi awal.”

Basaria menuturkan diperlukannya penguatan Undang-undang untuk merevitalisasi penggerak dan pemberdaya kasus tindak pidana korupsi. Jika terpilih sebagai Komisioner KPK, Basaria akan membangun pusat informasi mengenai kejadian tindak pidana korupsi di seluruh Indonesia.

“Kalau tidak punya data bagaimana dia bisa supervisi,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Wisnu