Jakarta, Aktual.co — Menjelang 100 hari masa Pemerintahan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Jakarta menyatakan bahwa carut marut kehidupan ekonomi dan sosial politik rakyat kian memburuk. Kondisi tersebut dipicu oleh ketidakpastian kebijakan ekonomi yang menyebabkan harga kebutuhan pokok (sembako) bergejolak tidak terkendali.
Carut marut itu sangat terasa ketika awal penyusunan kabinet yang sangat kental dengan bagi-bagi jabatan dan penunjukan pimpinan pada lembaga strategis atas dasar perkoncoan, mulai dari pengangkatan Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Sudirman Said serta jajaran direksi perusahaan pelat merah dan tim Reformasi Tata kelola Migas.
“Ada satu kata kunci dalam permasalahan Pemerintahan saat ini, yaitu pembajakan harta kekayaan negara dan rakyat. Dapat disimpulkan ini merupakan pergantian mafia lama diganti dengan mafia baru,” kata Pengamat AEPI Salamuddin Daeng dalam Dialog 100 Hari Jokowi di Jakarta, Rabu (28/1).
Ia mencontohkan, seperti sektor migas, yang dipegang oleh suatu kelompok tertentu. Bagaimana reformasi di jajaran direksi Pertamina hingga penunjukan Vice President Integrated Supply Chain (ISC) Daniel Purba.
“Lalu kemarin ISC dikabarkan telah deal dengan sonangol untuk impor minyak mentah. Intinya sih sama saja kita impor, tapi pengimpornya yang berbeda,” ujarnya.
Ia menerangkan, alih-alih Pemerintah membenahi tata kelola migas atas nama reformasi ternyata hanya berujung mengganti pemain lama dengan mafia baru, yang bahkan dilakukan dengan merecoki rantai supply migas Nasional.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka