Jakarta, Aktual.com-Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengadakan pertemuan dengan Presiden RI Kelima Megawati di Istana Merdeka, Jakarta Pusat Senin (21/11). Kedua tokoh tersebut membahas berbagai hal, dari masalah makro ekonomi, politik nasional hingga permasalahan sosial lainnya.
Salah satu pembicaraan yang mendapatkan perhatian Jokowi dan Mega terkait politik nasional adalah gelaran Pilkada Serentak Tahap II. Pilkada yang digelar pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang diikuti 101 daerah.
Sayangnya, hingga pekan terakhir di bulan November, pemberitaan 101 Pilkada hanya terpusat di DKI Jakarta. Poin itulah yang mendapatkan sorotan dalam pembicaraan kedua tokoh tersebut.
“Pilkada ini ada di 101 kabupaten, kota dan provinsi, bukan hanya di Jakarta,” kata Jokowi.
Mega, Ketua Umum PDI Perjuangan, meminta media massa berlaku adil dengan memberitakan 101 Pilkada dan bukan hanya di DKI Jakarta. Selain itu, pemberitaan selayaknya menyejukkan masyarakat. Sebab jika terus memanas-manasi Pilkada yang menjadi korban adalah rakyat di bawah.
“Media jangan ikut memanasi-manasi, tetapi ikut menyejukkan karena yang menderita rakyat di bawah, yang tidak mengerti apa-apa,” ucap Megawati.
Tiga hari sebelumnya, Jumat (18/11), Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo juga mendapati banyak pertanyaan dari masyarakat. Dalam kunjungan kerjanya ke Serang, Banten, ia bahkan disodori pertanyaan soal sepinya gelaran Pilkada di daerah tersebut.
“Tadi saya sholat Jumat, ada yang tanya ‘kok sepi yah’. Saya bilang jangan tanya saya, tanya KPU, tanya paslon. Jangan lihat rame di TV, kalau rame di TV ya rame Jakarta saja. Ada 101 daerah loh,” ucapnya.
Kasus Ahok
Penyelenggara Pemilu, partai politik hingga pasangan calon di 101 daerah yang menggelar Pilkada disampaikan Tjahjo sebenarnya mempunyai porsi dan anggaran yang sama dalam melakukan sosialisasi di masyarakat.
Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu mencatat setidaknya ada tiga hal yang membuat porsi pemberitaan Pilkada DKI mendominasi di media massa. Pertama, karena Ibukota Jakarta merupakan barometer politik nasional. Kedua, karena Pilkada DKI pernah mencatat sejarah.
“Jakarta pernah membuat sejarah, seorang Walikota maju Gubernur jadi, Gubernur kemudian jadi Presiden,” jelas Tjahjo merujuk nama Jokowi.
Di sisi lain, Pilkada DKI pemanasannya sudah dilakukan setahun sebelumnya. Yakni sejak otak-atik pasangan calon oleh masing-masing partai politik.
Terakhir, Tjahjo mencatat Pilkada DKI menjadi sorotan media hingga 90 persen pemberitaan karena adanya kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan calon petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Dalam kasus ini, umat Islam menggelar Aksi Bela Islam I, Aksi Bela Islam II dan rencananya Aksi Bela Islam III pada 2 Desember 2016 mendatang.
“Karena ketiga itu sehingga wajar (ramai). Yang namanya media kan cari yang news, sehingga opini seluruh warga Indonesia itu (tercurah) ke Jakarta,” jelas Tjahjo.
Mantan Ketua Fraksi PDI Perjuangan itu lantas menyinggung kembali keluhan warga di Serang Banten. Usai Sholat Jumat, beberapa anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan DPRD setempat mengeluhkan sepinya pemberitaan Pilkada di Banten.
Padahal, secara geografis Propinsi Banten hanya beberapa meter saja dari Ibukota Jakarta. Akan tetapi koran-koran lokal meski memberitakan Pilkada di Banten, namun porsi pemberitaan Pilkada DKI masih mendominasi.
“Koran lokal (Banten) juga banyak yang porsi pemberitaannya Jakarta. Enggak bisa disalahkan juga,” imbuh Tjahjo.
Mendagri berharap, penyelenggara Pemilu, partai politik, pasangan calon, tokoh masyarakat di berbagai daerah membantu pemerintah daerah dengan mensosialisasikan gelaran Pilkada Serentak 2017. Kemendagri dalam hal ini sudah berkirim surat kepada Pemda untuk mensosialisasikan Pilkada dengan massif.
“Ini pesta demokrasi untuk memilih pemimpin yang amanah. Pilihlah pemimpin yang amanah, tepat,” pesannya.
*Soemitro
Artikel ini ditulis oleh:
