Jakarta, Aktual.com — Pejabat Wali Kota Bandarlampung Sulpakar meminta Badan Pusat Statistik harus lebih akurat dalam pendataan penyaluran beras untuk rakyat sejahtera.
“Kami berharap BPS dapat lebih cermat lagi dalam melihat data yang diberikan, mengingat data yang diberikan sangat berbeda dengan data Pemerintah Kota Bandarlampung sehingga banyak terjadi perbedaan,” kata Sulpakar, di Bandarlampung, Minggu (8/11) malam.
Dia mengharapkan, untuk pendataan yang dilakukan Pemkot Bandarlampung, pelaksananya adalah kader kelurahan dengan cara mendata setiap warga, nama dan alamat lengkapnya.
Ia menegaskan, data itu telah divalidasi, dan banyak berbeda dengan data dari BPS setempat.
“Memang selisih yang terjadi tidak terlalu banyak, tapi cukup berpengaruh terhadap penyaluran rastra ini,” katanya yang ikut mendampingi kunjungan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa di Bandarlampung itu pula.
Sulpakar mengharapkan, agar ke depannya pendataan yang dilakukan oleh pemerintah pusat lebih baik, jangan sampai ada selisih antara BPS dan Pemkot Bandarlampung.
“Dengan kedatangan Ibu Menteri ini, dapat memberikan motivasi kita agar lebih giat lagi dalam menyalurkan rastra. Meskipun selama ini ada hambatan dalam penyalurannya, mudah-mudahan ke depan tidak ada hambatan lagi,” katanya pula.
Di Kota Bandarlampung, sebanyak 126 kelurahan mendapatkan bantuan beras untuk rakyat sejahtera (rastra)-dulu dikenal sebagai beras untuk rakyat miskin/raskin, Red-dari pemerintah pusat.
Sebanyak 126 kelurahan itu, terdapat sekitar 55.234 rumah tangga sasaran (RTS) yang menerima rastra.
“Di Bandarlampung ada 55.234 RTS yang menerima beras untuk rakyat sejahtera ini. Setiap RTS mendapatkan 15 kilogram beras,” katanya lagi.
Artikel ini ditulis oleh:
