Jakarta, Aktual.com – Daya beli masyarakat yang selama ini diagung-agungkan pemerintah sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi, ternyata kondisinya masih belum ada pemerataan. Konsumsi masih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas.

Sementara agar terjadi pemerataan, pemerintah diminta untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Cuma sayangnya, pemerintah tak mampu menciptakan banyak pekerjaan, mengingat beberapa sektor justru mengalami penurunan.

“Indonesia memang patut bersyukur karena dalam kondisi sulit, masih diselamatkan oleh konsumsi rumah tangga yang porsinya masih sangat dominan dalam PDB (Produk Domestik Bruto),” ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Hendri Saparini, di Jakarta, Rabu (23/11).

Namun sayangnya, kata dia, ada hal yang perlu dicermati oleh pemerintah. Dari konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil dan relatif tinggi itu, mencapai 5%, ternyata tidak dinikmati secara merata.

Selama ini sejak 2010 hingga 2015, konsumsi rumah tangga kelas atas ternyata yang paling tinggi mencapai 9,7%, kelas menengah sebesar 4,2%, dan kelas bawah cuma 2,3%.

“Sehingga ada pekerjaan rumah yang besar untuk mendorong agar pertumbuhan konsumsi rumah tangga lebih merata, yaitu segera meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok bawah,” ujar dia.

Dengan kondisi tersebut, Hendri menambahkan, jangan sampai data Badan Pusat Statistik (BPS) yang katanya ketimpangan masyarakat atau gini rasio menurun dari 0,41 (2015) menjadi 0,40 (2016) bisa terbukti. Sehingga tercermin dan faktanya terjadi peningkatan pendapatan kelompok bawah.

“Selama ini belum terjadi. Ini yang harus menjadi PR pemerintah,” ucapnya.

Untuk meningkatkan pendapatan, katanya, salah satu caranya tentu dengan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Saat ini, pemerintah gencar banyak membangun infrastruktur. Seharusnya bisa menyerap banyak tenaga kerja.

“Namun faktanya, meskipun sejak APBM 2015, belanja infrastruktur dinaikkan, tapi penciptaan lapangan kerja di sektor konstruksi justru menurun. Dari 7,72 juta (Februari 2015) menjadi 7,71 juta (Februari 2016),” jelas Hendri.

Lebih jauh Hendri menegaskan, dengan daya beli masyarakat yang tinggi itu ternyata masih ada masalah lainnya. Idealnya, dengan konsumsi rumah tangga yang tinggi itu bisa menyerap penawaran dalam negeri.

Namun yang terjadi ternyata, konsumsi ruman tangga yang tinggi justru diikuti dengan pertumbuhan impor makanan dan minuman yang tinggi pula mencapai 39,5% atau impor konsumsi.

“Jadi intinya yang banyak dikonsumsi itu adalah barang-barang impor. Karena ketergantungan pada pangan impor itu tak hanya terjadi di kelas atas, tapi juga di kelompok bawah. Fenomena ini tentu memerlukan pemikiran yang serius,” pungkas dia.

(Busthomi)

(Arbie Marwan)