Jakarta, Aktual.com — Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) meminta pemerintah, dalam hal ini Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) untuk memasukkan pabrik gula rafinasi ke dalam daftar negatif investasi (DNI).

Hal itu dilatarbelakangi melemahnya daya saing industri gula dalam negeri karena kebijakan impor gula yang semakin longgar serta kemudahan izin pabrik rafinasi di dalam negeri.

“Kita dorong pemerintah untuk segera memasukkan pabrik gula rafinasi ke dalam daftar negatif investasi,” ujar Ketua Umum APTRI Arum Sabil di Jakarta, Selasa (26/4).

Arum menuturkan terdapat 11 pabrik gula rafinasi di dalam negeri dengan kapasitas terpasang (install capacity) mencapi lima juta ton.

Sementara itu, lanjut dia, mulai ada pengajuan permohonan izin impor dari pabrik gula baru hampir 800.000 ton untuk kapasitas tidak terpakai (iddle capacity). Artinya, produksi bertambah 5,8 juta ton dan kalau ditambah dengan produksi dalam negeri sebesar 2,5 juta ton, terdapat 8,3 juta ton. Padahal, kebutuhan konsumsi dalam negeri hanya 5,7 juta ton.

“Kalau kita selalu mencari jalan keluar dengan cara mengimpor, dampaknya akan mematikan petani tebu dalam negeri,” imbuhnya.

Lebih jauh, lanjut dia, potensi pasar gula di Indonesia sangat besar dan jika industri gula dalam negeri mati, harga gula bisa dikendalikan oleh pasar dunia.

“Tidak ada cara lain, petani gula harus diselamatkan, harus ada regulasi yang membela petani tentu dengan ‘law enforcement’,” ujarnya.

Selain mengupayakan akan pabrik gula rafinasi ke dalam DNI, dia juga mengatakan harus dilakukan revitalisasi pabrik gula dan revitalisasi tanaman tebu dari yang saat ini 470.000 hektare menjadi 750.000 hektare.

Menurut dia, jika rata-rata produksi 100 ton per hektare, maka akan didapatkan 75 ton per hektare.

“Dengan rendemen ditingkatkan menjadi 10 persen maka 75 ton tebu menghasilkan 7,5 ton gula. Dengan konsumsi 5,7 juta ton, kita sudah surplus,” tuturnya.

Untuk itu, Arum mengatakan perlu adanya kebijakan yang berpihak kepada petani tebu, sehingga dapat meningkatkan daya saing produksi dalam negeri.

“Kendalanya banyak, yaitu pupuk, pembiayaan tidak datang tepat waktu, kami mendorong pemerintah untuk melindungi industri gula dalam negeri,” katanya.

(Eka)