Jakarta, Aktual.co — Partai Demokrat menolak penaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi oleh Presiden Joko Widodo yang rencananya akhir tahun 2014 ini.
Demikian sikap yang diambil dalam rapat internal Partai Demokrat yang digelar di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, di Cikeas, Bogor, Rabu (12/11) malam seperti disampaikan Anggota Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu.
Dijelaskan Khatibul, sikap penolakan rencana kenaikan BBM bersubsidi, karena Demokrat melihat banyak keterbatasan pemerintah Jokowi-JK dalam menggulirkan kebijakan tersebut.
“Kalau dipaksa naik tahun 2014 ini, pertanyaannya tepat tidak? Kita berpandangan kurang tepat karena harga minyak dunia turun,” papar Khatibul.
Ketua DPP Partai Demokrat itu melanjutkan, dana yang tersedia di APBN Perubahan 2014 yang dapat digunakan sebagai kompensasi saat harga BBM dinaikkan hanya sekitar Rp 5 triliun.
“Dana sebesar itu, tak akan cukup untuk membiayai kompensasi kenaikkan harga BBM,” sergahnya.
Demokrat menilai Kompensasi penaikan harga BBM bersubsidi oleh Presiden Jokowi direalisasikan dalam bentuk kartu pintar dan kartu sehat.
“Untuk nyetak kartu saja sudah habis berapa miliar rupiah. Belum lagi dana klaim dan kompensasinya,” ujarnya.
Perlu diketahui, rapat tersebut dihadiri seluruh anggota Fraksi Demokrat, dan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat.
Selain soal BBM, SBY juga memberikan arahan pada seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat. Dalam pesannya, SBY meminta anggota Fraksi Partai Demokrat bekerja secara objektif dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah.
Pemerintah berencana menaikkan harga BBM sebelum Januari 2015. Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut harga BBM bersubsidi harus naik bulan November ini.
Artikel ini ditulis oleh:
