Lebih dari 200 siswa sekolah dasar khusus perempuan di Kota Minab, Provinsi Hormozgan, Iran Selatan gugur akibat serangan AS-Israel terhadap Iran. Ribuan warga Iran turun ke jalan pada Selasa (3/3) untuk menghadiri prosesi pemakaman massal para siswi yang gugur tersebut. Para pelayat membawa peti jenazah yang terpasang foto anak-anak kecil, sementara truk-truk pengangkut peti jenazah diiringi lautan massa yang mengangkat gambar para korban dan mengibarkan bendera Iran. Foto: Reuters

Jakarta, Aktual.com — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menyampaikan kecaman terhadap tindakan militer Israel di Timur Tengah dalam forum Inter-Parliamentary Union yang digelar di Istanbul, Turkiye.

Ketua BKSAP DPR RI, Syahrul Aidi Maazat, mengatakan sikap tersebut disampaikan di hadapan perwakilan parlemen dari sekitar 150 negara dalam Sidang Umum IPU ke-152 yang berlangsung pada 15–19 April 2026.

“Di hadapan perwakilan 150 negara, kita dari BKSAP DPR menyampaikan sikap atas tindakan Israel di Timur Tengah,” ujar Syahrul dalam keterangannya, Minggu (19/4/2026).

Ia menyoroti sejumlah aksi militer Israel, termasuk insiden yang menyebabkan tewasnya tiga prajurit TNI yang tergabung dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon.

“Tindakan ini sudah di luar batas karena menyerang pasukan perdamaian,” katanya.

Selain itu, BKSAP juga menyoroti situasi di Palestina, khususnya di Gaza, yang terus mengalami eskalasi konflik. DPR menilai kondisi tersebut berdampak terhadap stabilitas kawasan dan perdamaian global.

Dalam forum yang sama, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menekankan pentingnya peran parlemen dalam mendukung efektivitas program Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Menurutnya, keterlibatan parlemen diperlukan agar berbagai program internasional dapat berjalan optimal dan selaras dengan kepentingan nasional masing-masing negara.

“Delegasi Indonesia meyakini kehadiran PBB hanya di tingkat pemerintah tidak akan mencapai potensi maksimal tanpa keterlibatan aktif parlemen,” ujarnya.

Ia juga mendorong agar PBB memperluas koordinasi dengan lembaga legislatif, tidak hanya berfokus pada pemerintah eksekutif, serta memastikan setiap program sejalan dengan prioritas nasional.

Selain itu, BKSAP DPR RI turut menegaskan pentingnya kolaborasi antara PBB dan parlemen dalam isu kemanusiaan, termasuk mendorong tercapainya gencatan senjata permanen di Gaza.

Delegasi Indonesia juga menyatakan komitmennya untuk terus berperan aktif dalam mendorong reformasi PBB agar menjadi lembaga yang lebih inklusif dan demokratis dalam menjaga perdamaian dunia.

Artikel ini ditulis oleh:

Eka Permadhi