Dilema Industri Hasil Tembakau Sebagai Penerimaan Fiskal Terbesar Negara

Dilema Tembakau Petani, Tenaga Kerja dan Cukai Tinggi

Deputi Urusan Kemenko Perekonomian Atong Soekirman mengakui permintaan rokok terus meningkat dari tahun ke tahun. Pasalnya, di beberapa daerah rokok sudah seperti budaya lokal. Namun, dirinya menyarankan agar pabrik rokok menyerap tembakau petani. Sehingga ekonomi masyarakat petani tembakau juga bertumbuh. Hanya saja, setiap rokok memiliki rasa khas tersendiri berdasarkan kadar dan jenis tembakau. Sehingga harus ada unsur kemitraan antara petani tembakau dengan pabrik rokok. Tujuannya agar ada standar tembakau yang bisa diserap pabrik.

“Apabila kemitraan dapat dijalankan, maka tembakau petani bisa terserap dan pabrik bisa memenuhi bahan bakunya tanpa impor. Artinya, itu win win solution,” katanya.

Direktur Teknis dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Nirwala Dwi Haryanto mengungkapkan Industri Hasil Tembakau (IHT) merupakan salah satu andalan penerimaan Negara. Pekerja yang terlibat pun mencapai 6,1 juta tenaga kerja.

“Kalau IHT dihapus, lalu dikemanakan jutaan tenaga kerja sektor IHT. Kalau pabrik rokok ditutup, maka harus membuka lapangan kerja baru, pertumbuhan ekonomi harus 20%, belum ditambah 5,4% pertumbuhan per tahun,” kata Nirwala.

Penerimaan negara dari industri tembakau merupakan pendapatan terbesar pemerintah. Saat ini mencapai Rp126,2 triliun atau 85,14 persen dari target Rp148,23 triliun. Kontribusi IHT terhadap fiskal mencapai 61,4 %, sedangkan urutan kedua yaitu jasa keuangan sekitar 26,4 %. Sehingga semua unsur harus duduk bersama dan mencari solusi apabila industri ini harus dihapus.

“Kita tidak bisa serta merta menyebut industri ini harus dihilangkan atau lainnya. Lewat IHT, penerimaan negara Rp1 triliun itu berguna untuk 1 juta anak sekolah lewat BOS, membantu ibu melahirkan 1,5 juta orang, dan lainnya. Kalau penerimaan ini hilang maka semua sektor harus bicara dan cari solusinya,” jelasnya.

Saat ini ada empat pilar yang sedang dihadapi industri IHT, mulai dari pembatasan konsumsi rokok, keberlangsungan industri, penerimaan negara dan pemberantasan rokok ilegal.

Next, Demi Stabilitas Jelang Pemilu

Artikel ini ditulis oleh:

Eka