Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh. Aktual/DOK DPR RI

Jakarta, aktual.com – Anggota Komisi I DPR RI, Oleh Soleh mengkritik rencana TNI merekrut 24 ribu prajurit baru untuk pembentukan batalyon teritorial pembangunan. Rencana tersebut dianggap memboroskan anggaran & SDM hingga tumpang tindih dengan satuan yang telah ada.

Politikus PKB ini menilai, rencana tersebut membutuhkan kajian yang mendalam. Alasannya, penambahan jumlah personel TNI dalam skala besar merupakan kebijakan strategis dari sisi kebutuhan riil hingga implikasi terhadap struktur organisasi TNI.

“Saya mengingatkan agar rencana ini tidak bersifat reaktif atau seremonial, melainkan betul-betul berdasarkan kajian strategis yang mempertimbangkan situasi geopolitik, postur pertahanan, serta efisiensi anggaran negara,” katanya saat dihubungi Rabu (11/6/2025).

Oleh menyebut, apabila tak ada kajian menyeluruh maka terjadi tumpang tindih fungsi satuan teritorial yang telah ada, seperti Komando Distrik Militer (Kodim) dan Komando Rayon Militer (Koramil).

Selain itu, dia juga khawatir rencana tersebut berpotensi memboroskan anggaran negara maupun SDM.

“Jangan sampai kita membuat struktur baru tanpa evaluasi atas efektivitas satuan yang sudah ada. Ini bisa menimbulkan pemborosan sumber daya manusia dan anggaran,” ungkap dia.

Oleh menekankan pentingnya koordinasi antara TNI, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan dalam perencanaan rekrutmen dan pembentukan batalyon baru, agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional.

“Kita dukung penguatan TNI, tapi harus berdasarkan kebutuhan objektif dan perencanaan yang tepat. Ini soal masa depan pertahanan negara,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen Wahyu Yudha menyampaikan bahwa TNI berencana melakukan rekrutmen 24 ribu prajurit.

Rekrutmen tersebut dikatakan bukan untuk kepentingan tempur, tapi akan difokuskan pada kegiatan lain, seperti ketahanan pangan dan pelayanan kesehatan.

Artikel ini ditulis oleh:

Tino Oktaviano