Jakarta, Aktual.com- PDI Perjuangan dan Partai NasDem mempersilahkan Partai Amanat Nasional (PAN) keluar dari Kabinet Kerja karena dianggap sering berseberangan dengan kebijakan dan program pemerintah.
Meski demikian, partai yang dipimpin Ketua Umum Zulkifli Hasan itu tidak gentar jika PAN maupun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur diminta ‘angkat kaki’ atau keluar dari kabinet.
“Karena itu hak pribadi presiden. Mau terserah, tidak reshuffle terserah,” kata Sekretaris Fraksi PAN di DPR Yandri Susanto di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/7).
Dia menilai, jika dilihat dari parameter yang selama ini dibangun pemerintah, reshuffle selalu berbasis kinerja. “Kalau berbasis kinerja maka Bang Asman pasti aman karena kerjanya baik,” ujar dia.
Hanya saja, Anggota Komisi II DPR itu mengatakan, jika ada alasan politik lain misalnya PAN tidak mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di pilgub DKI Jakarta, tidak mau kompromi soal RUU Pemilu dan Perppu Ormas, bisa jadi menterinya kena reshuffle.
“Kalau itu kena ya kami subjektif saja tidak akan ngoyo, tidak akan ngotot, karena itu hak prerogatif presiden,” katanya.
Dia menegaskan, tidak logis rasanya jika pemerintah melobi PAN soal RUU Pemilu disertai ancaman mengeluarkan menterinya dari Kabinet Kerja. “Saya kira itu tidak logis untuk kami terima,” tegasnya.
Lebih lanjut Yandri mengklarifikasi soal adanya partai pendukung pemerintah yang menyatakan PAN selalu berseberangan dengan pemerintah. “Menurut kami itu keliru,” ujarnya.
Justru Yandri mengingatkan, partai lain tidak perlu ikut campur urusan partainya. Dia mengajak untuk saling menghormati karena sudah ada tata cara mengelola partai masing-masing.
Soal saran Partai Nasdem agar PAN keluar Kabinet Kerja, Yandri kembali menegaskan bahwa mereka menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Jokowi.
“Kami kan berkoalisi dengan Pak Jokowi dan pemerintah dan Pak Jokowi yang mengajak kami masuk ke pemerintahan. Menurut Pak Jokowi tidak efektif, tidak efisien, tidak menguntungkan lagi, Pak Jokowi yang memutuskan,” katanya.
Yang pasti, Yandri menegaskan, PAN tidak selalu berseberangan dengan pemerintah. Menurut dia, banyak kebijakan maupun program pemerintah yang didukung PAN.
“Yang berseberangan baru dua, itu kalau yang Perppu kami tolak,” kata dia.
Menurutnya, yang paling berseberangan kemarin adalah soal pilkada DKI Jakarta karena PAN tidak mendukung Basuki.
“Itu mungkin memang ribut internal partai koalisi. Tapi, ya kami kan tidak bisa mendukung Ahok dari awal. Kami sarankan juga kepada PDIP, tapi PDIP tidak mau menerima saran kami,” kata Yandri.
Lebih lanjut dia mengatakan, kalau hal-hal semacam itu dijadikan tolok ukur mendepak PAN dari koalisi sudah tidak objektif lagi. Menurut dia, itu sangat subjektif.
Pewarta : Fadlan Butho
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Bawaan Situs
