Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua DPRD Jakarta Triwicaksana mengatakan persoalan anggaran di DKI Jakarta selama masa kepemimpinan Joko Widodo- Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang lalu tidak hanya terkait penyerapan yang rendah. 
Tapi juga bermasalah di realisasi penerimaan anggaran. 
Kata dia, setelah dilakukan pengamatan dari sektor penerimaan, ternyata didapat kalau target APBD 2014 sebesar Rp72 triliun tidak akan mencapai target. 
“Hitungan kami dari target penerimaan hanya bisa mencapai Rp60 triliun. Dengan demikian dari sektor penerimaan mengalami penurunan mencapai Rp 12 triliun,” ujarnya, di Jakarta, Senin (27/10).
Dijabarkannya lebih lanjut, prediksi penurunan penerimaan APBD 2014 sebesar Rp12 triliun itu ada di sektor penerimaan pajak yang berkurang Rp4 triliun; sektor bagi hasil pajak Rp6 triliun; dan sektor penerimaan pajak retribusi yang berkurang hingga mencapai Rp 2 triliun.
Kata Tri ada tiga penyebab rendahnya penerimaan DKI di tahun 2014. 
Pertama, perencanaan yang buruk dalam hal kenaikan pajak reklame. Kedua, untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tidak disiapkan dengan baik. Dan penyebab ketiga, penerapan Sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) yang tergesa-gesa.
Adapun penyerapan anggaran rendah di DKI, menurutnya juga disebabkan oleh tiga hal.
Pertama ada di penggunaan e-budgeting yang tergesa-gesa. Kedua, kesiapan yang minim dari Unit Layanan Pelelangan (ULP). Dan ketiga, perencanaan yang buruk dari penggunaan anggaran.

()