Tegal, aktual.com – Direktur Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), M. Zaini Hanafi mendampingi Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jend (Purn) Moeldoko mengunjungi Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari, Tegal, Jawa Tengah.

Kunjungan tersebut dalam rangka mendengar keluhan para pelaku usaha perikanan, baik nelayan, pedagang, pemilik kapal, dan pihak terkait lainnya. Adapun keluhan yang disampaikan diantaranya harga BBM yang masih tinggi, sedangkan harga ikan masih terlalu murah.

Selain itu para nelayan juga mengeluhkan terkait kebijakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang diusulkan untuk direvisi, terutama soal kebijakan denda 1.000% jika nelayan melanggar izin wilayah perikanan.

Menanggapi keluhan tersebut, Moeldoko mengatakan sudah berulangkali bersama KKP membicarakan terkait kebijakan subsidi BBM, sehingga dibolehkan untuk kapal di bawah 30GT menggunakan BBM bersubsidi. Sementara untuk kapal di atas 30GT diberikan harga antara subsidi dan industri, sehingga harganya di kisaran Rp13.000 sampai Rp14.000.

“Saya mohon kepada kawan-kawan Nelayan, mari kita bersyukur, harga BBM yang diberikan masih dapat harga yang cukup baik, jika dibandingkan dengan di Amerika harganya sudah di atas 30 ribu,” jelas Moeldoko di hadapan para Nelayan Tegalsari, Rabu (9/11).

Moeldoko menambahkan juga bahwa ekonomi Indonesia cukup baik di tengah ekonomi global yang saat ini dalam kondisi tidak baik. Ada tiga isu global yang saat ini tengah mengancam, pertama isu pangan, kedua isu energi dan ketiga isu keuangan global.

“Kita masih bersyukur, tetapi kenapa nelayan masih mengeluh harga ikan murah. Jawab saya harga ikan mengikuti harga pasar. Karena konsumsi dunia sedang menurun drastis sehingga ekspor kita ikut menurun. Di dalam negeri bagaimana? Dalam kondisi ini semua orang akan mengerem konsumsinya,” terang Moeldoko.

Kemudian lanjut Moeldoko, apakah pemerintah tidak bisa membantu. Dia mengatakan belum bisa memberikan jawaban pasti, tetapi pemerintah sangat konsen untuk hal itu sesuai arahan dari bapak Presiden untuk membeli produk UMKM dalam negeri.

“Bagaimana dengan ikan? Nanti saya akan bicarakan dengan para Menteri di rapat kabinet. Tetapi sekali lagi semua itu mengikuti harga pasar,” tambahnya.

Dirjen Perikanan Tangkap, M Zaini Hanafi menambahkan terkait keluhan bahwa pelabuhan perikanan Tegalsari yang sudah overcapasity, saat ini sudah direncanakan oleh pemerintah untuk dibangun dan diperbaiki.

Kemudian hal-hal permasalahan lain-lainnya kata Zaini juga sudah diselesaikan. Terkait permintaan kapal-kapal nelayah untuk diberikan 2 WPP, hal itu tentu perlu untuk diurunrembukkan dengan kapal-kapal dibawah 100 GT.

“Karena kita buat kebijakan untuk semua, bukan hanya untuk segelintir orang. Kalau mereka setuju dan HNSI (Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia) bicara ya kita buka,” jelas Zaini.

(Rizky Zulkarnain)