Jakarta, Aktual.co — Pemerintah menyebut pelaksanaan pilkada melalui DPRD adalah produk anti-demokrasi.
Hal itu disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, di Istana Negara, Rabu (3/11).
“Pemerintah akan mengonsolidasikan semua kekuatan di parlemen agar pilkada langsung yang merupakan hasil perjuangan reformasi tidak diubah,” ujarnya.
Yang susah payah, lanjutnya, dicapai selama reformasi itu yang akan menjadi patokan perjuangan kami untuk menjaga supaya demokrasi langsung yang sudah berjalan baik, terutama pemilihan kepala daerah, agar bisa berlangsung ke depan.
Sebelumnya, seusai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Golkar 2014-2019, Aburizal Bakrie menyatakan sikap resmi Golkar yang akan menolak Perppu Pilkada. Golkar bahkan sudah bersiap menggugat Perppu itu ke Mahkamah Konstitusi. Sikap Golkar ini diprediksi akan diikuti oleh anggota Koalisi Merah Putih.
Artikel ini ditulis oleh:
