Pimpinan bersama anggota DPR berfoto bersama seusai mengikuti rapat paripuna di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/8). Paripurna diselenggarakan dengan agenda pembacaan pidato Ketua DPR dalam rangka hari ulang tahun ke-70 DPR RI dan laporan kinerja Tahun Sidang 2014-2015.

Jakarta, Aktual.com — Wakil ketua komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Razi mendesak Pemerintah agar menghapuskan wacana menaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI). Pasalnya, apa yang telah didapatkan para anggota dewan saat ini terbilang sudah sangat cukup.

“Untuk apa ditunda, kenapa ngga dihapuskan saja. Yang ada sudah cukup,” kata Fachrul di Jakarta, Minggu (20/9).

Menurutnya, anggota dewan itu sudah memiliki jaminan seumur hidup, yang artinya untuk hidup di dunia ini segala urusannya sudah terjamin.

“Pensiunan sudah ada, artinya untuk hidup di dunia sudah selesai, yang harus dilakukan adalah mikirin rakyat, jangan lagi sudah ada fasilitas yang ada dia minta tambah lagi. Ketika sudah bekerja baik, bukan tunjangan yang diberikan, tapi bisa jadi jauh lebih besar dari tunjangan itu,” tegas dia.

Ia menambahkan, ketimbang APBN nanti dialokasikan untuk kenaikan tunjangan para anggota dewan, lebih baik pemerintah menggunakannya untuk kepentingan rakyat secara langsung.

“APBN itu bisa dialokasikan dana tersebut pada rakyat, jadi harus proporsional lah tunjukan dulu kinerja secara positif,” tandas dia.

()