Jakarta, Aktual.co — Perbedaan pernyataan antara pemerintah dengan Sonangol soal adanya pendapatan harga yang lebih murah dengan diskon USD15/bbl dari Market Price yang akan diterima Pertamina terus menuai polemik.
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan mengatakan agar pemerintah menahan diri terlebih dahulu uuntuk tidak mengambil keputusan disektor-sektor penting.
Menurut dia, baiknya pemerintah menghormati proses ‘islah’ yang sedang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan Koalisi Merah Putih (KMP) di Parlemen, agar persoalan seperti itu tidak perlu terjadi.
“Ini pentingnya kami mengharapkan semua keputusan yang sangat penting terkait kebijkan financial, kebijkan fiskal atau hal apapun untuk menunggu DPR,” ucap dia kepada wartawan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (2/12).
“Karena fungsi pengawasan di DPR harus dituntaskan, dari komisi XI, VI maupun Banggar agar utuh,” tambah dia.
Saat ditanyakan lebih lanjut, jika pemerintah tetap ngotot untuk menjalin kerjasama impor minyak dengan Senangol tanpa melibatkan parlemen, apakah DPR bisa menganulir setiap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintaha?. Politisi PAN itu mengatakan bahwa peng-anuliraan itu bisa dilakukan DPR sebagai pengawas pemerintah.
“Oh bisa (dianulir), karena kan fungsi pengawasan itu tidak ada batasannya sepanjang ditemukaan indikasi-indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka itu bisa dieksekusi,” tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Novrizal Sikumbang
