Jakarta, Aktual.com – Komisi V DPR RI akan agendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk mendengar penjelasan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Djafar terkait seleksi pendamping desa. Setelah beredar informasi adanya ketidaktransparan dalam seleksi pendamping desa.
Ketua Komisi V Fary Djemi Francis menjelaskan, salah satu hal yang akan dibahas dalam RDP tersebut adalah mengenai wacana pembentukan Panitia Kerja (Panja) pendamping desa. “Apa kita akan RDP dengan pak Menteri atau pembentuk Panja. Kita akan mengagendakan itu,” tutur Fary, saat dihubungi Aktual.com, Minggu (29/5).
Kata politikus partai Gerindra itu, pihaknya memang tengah serius menelusuri laporan Badan Nasional Pendamping Desa (BNPD) terkait buruknya proses seleksi pendamping desa.
Demi pendalaman temuan tersebut, sambung Fary, Komisi V sudah menjadwalkan kunjungan ke beberapa daerah, salah satunya ke Bali. “Kemarin (BNPD) menyampaikan juga ada ketidaksesuain seleksi, mereka menuntut agar diselesaikan,” jelasnya.
Komisi V pun tampak serius menanggapi temuan BNPD. Hal itu terlihat usai BNPD bertemu dengan Komisi V DPR. Dimana, para penghuni gedung parlemen itu langsung meminta menjelasan dari Direktur Jenderal Pembangunan Desa pada Kemendes, Ahmad Erani Yustika. “Kemarin kami juga telah meminta penjelasan ke Dirjen. Kita, Komisi V sedang mengumpulkan informasi-informas,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
