Jakarta, Aktual.co — Gerakan Pramuka yang menginginkan perubahan sistem pengangaran Swakelola dibawah Kementerian pemuda dan olah raga (Kemenpora) menjadi dana hibah melalui Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Hal itu dilakukan upaya menguatkan kelembagaan dan penganggaran gerakan Pramuka.
“Kemenko PMK sebaiknya segera mengkonsolidasikan program-program dan anggaran pendidikan kepramukaan yang tersebar diberbagai kementerian agar bisa berada dibawah koordinasi Kwarnas Gerakan Pramuka,” kata dia usai menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, di ruang Komisi X, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11).
Lebih lanjut, sambung politisi demokrat itu menambahkan, Komisi X akan mendukung persiapan Jambore Nasional 2016 dan Raimuna Nasional 2017 yang akan diadakan di Buperta Cibubur diikuti 50 ribuan generasi muda dari pelosok nusantara.
“Kami sangat mendukung persiapan dan pelaksanaan Jambore Nasional 2016 dan Raimuna Nasional pada 2017 mendatang,” papar dia.
Sementara itu, Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka, Adyaksa Dault mengutarakan inti dari RPDU itu untuk meminta dukungan kepada komisi selaku mitra dan pemerintah terkait swakelola dana untuk terwujudnya gerakan pramuka yang relevan.
“Gerakan Pramuka untuk membantu pembentukan karakter bangsa dan tentunya kami sangat membutuhkan dukungan Komisi X dan pemerintah untuk untuk pembentukan Master Plan Gerakan Pramuka 2015-2045,” ujar dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
