Makassar, Aktual.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Syamsul Bachri akan mengkaji usulan Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
“Ada saran BPJS Ketenagakerjaan juga ada PBI-nya, ini masukan dari masyarakat dan tentu kewajiban kami bagaimana meng-excercize ini,” kata Syamsul Bachri usai berdialog di Makassar, Jumat (21/10).
Dialog dihadiri Wakil Gubernur Sulsel Agus Arifin Nu’mang, sejumlah anggota DPRD Sulsel dan perwakilan pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Sulsel.
Jika PBI untuk BPJS Ketenagakerjaan akan sangat memberatkan bagi keuangan negara. “Kalau ini terjadi pasti akan memberatkan keuangan negara karena PBI itu dibayarkan oleh APBN.”
Syamsul mencontohkan bahwa pada tahun 2017 mendatang APBN mengucurkan dana senilai Rp20 triliun untuk PBI BPJS Kesehatan.
Sebelumnya dalam forum tersebut Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku Umardin Lubis mengungkapkan besarnya potensi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dari sektor informal.
“Potensi peserta 65 persen dari sektor informal, dan yang terbesar adalah dari sektor informal yang berpenghasilan rendah, tetapi dengan resiko yang tinggi, seperti nelayan” kata Umardin.
Penghasilan para pekerja ini, kata dia, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-sehari, mereka tidak mampu membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
Editor: Wisnu
