Jakarta, Aktual.co — Kebijakaan Presiden Jokowi dengan mengeluarkan tiga ‘Kartu Sakti’ yang diperuntukan bagi kalangan masyarakat tidak mampu dinilai tidak akan tercapai, bahkan hanya menghamburkan anggaran saja.
Apabila dalam pelaksanaannya, pemerintah tidak membenahi infrastruktur dan melakukan klasifikasi masyarkat yang diaggap layak menerima bantuan lewat program KIS, KIP, dan KKS.
“Saya tidak yakin Presiden Jokowi berhasil apabila identifikasi ke masyarakat tidak dibenahi,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Satya Widya Yudha, dalam acara diskusi ‘Menguji Kartu Sakti’, di Kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11).
Dikatakan dia, identifikasi terkait klasifikasi masyarakat kurang mampu atau dengan kategori miskin ini perlu dibenahi supaya penerima bantuan lewat kartu tepat sasaran.
Politisi Partai Golkar itu mengatakan bercermin pada program yang hampir serupa yang diterapkan di era pemerintahan sebelumnya, yang kerap salah sasaran.
“BLT (Bantuan Langsung Tunai), BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) tidak berhasil, karena tidak diidentifikasi dengan baik, kategori masyarakat juga harus diperhatikan,” seru dia.
Oleh karena itu, kata Satya, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang dahulu bernama Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra), bisa dengan cermat mengklasifikasikan masyarakat yang dianggap layak menerima program kartu Presiden Jokowi itu.
“Di Kemenko Kesra ada klasifikasi rakyat miskin, sangat miskin, menuju miskin, (jadi) indetifikasi ini harus betul-betul,” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Novrizal Sikumbang
Editor: Eka
