Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani mengingatkan konsistensi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), usai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta, Senin (9/1).
Dia meyakini komitmen perlindungan PMI di Malaysia akan lebih optimal usai pertemuan kedua pemimpin negara tersebut.
“Pertemuan kedua pemimpin tersebut ada langkah maju karena tampak komitmen kuat pihak Malaysia untuk menempatkan isu perlindungan PMI jadi prioritas. Hanya saja komitmen harus diikuti sikap konsistensi, bukan saja dari Malaysia tetapi juga Indonesia,” kata Christina di Jakarta, Selasa (10/1).
Menurut dia, komitmen Malaysia untuk memastikan jaminan perlindungan PMI dari segala bentuk perlakuan tidak adil, kekerasan, diskriminasi dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.
Dia mengingatkan bahwa komitmen tersebut harus diikuti dengan sikap konsisten kedua pemimpin untuk benar-benar membenahi sistem rekrutmen hingga pemberangkatan PMI.
Christina menilai komitmen politik yang disampaikan Anwar Ibrahim menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk melakukan penataan optimal pengiriman PMI ke Malaysia termasuk implementasi “One Channel System” untuk perekrutan dan penempatan.
“Malaysia sudah tahu ini, soal serius dan paham posisi Indonesia, jujur saja Malaysia punya ketergantungan sangat kuat pada PMI. Maka menjadi kesempatan Indonesia membenahi secara serius,” ujarnya.
Dia menjelaskan di level implementasi dan konsistensi harus menjadi catatan serius setelah pertemuan kedua pemimpin. Menurut dia, komitmen politik sudah jelas, maka selanjutnya terkait mengawal implementasi dan konsistensi nya.
“Indonesia dan Malaysia keduanya perlu komitmen serius untuk berantas praktik mafia pengiriman PMI ilegal. Ini awal atau pangkal persoalan yang harus diselesaikan, tanpa itu maka komitmen kedua pemimpin tidak punya dampak apa-apa,” ucapnya.
Christina berharap usai pertemuan Presiden Jokowi dengan PM Anwar, praktik-praktik perekrutan dan penempatan melalui agen-agen “nakal” bisa diberantas habis.
Menurut dia, Indonesia dan Malaysia harus sama-sama memastikan sistem perekrutan dan penempatan melalui “One Channel System” benar-benar berjalan dan tidak ada lagi jalur-jalur ilegal.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Warto'i
