Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sohibul Iman angkat bicara mengenai langkah Menteri BUMN Rini Soemarno yang melarang pejabat BUMN berkonsultasi dengan komisi VI DPR RI.
“Iya katanya begitu ya, sangat disayangkan, kami ingin sebetulnya langsung ya tapi dari Pemerintah kan melarang. Jadi mau bagaimana lagi,” kata Iman di Jakarta, Sabtu (22/11).
Dia menyebutkan bahwa sebelumnya sempat mengalami hal serupa, ketika pertemuan pihaknya dengan empat Menteri Kordinator dibatalkan secara sepihak oleh Pemerintah.
“Termasuk kemarin sebenarnya kan sudah di jadwalkan, saya sebagai pimpinan komisi dan pimpinan fraksi juga dijadwalkan ketemu dengan empat Menko, ternyata dua jam sebelumnya malah dibatalkan,” ujar dia.
Dirinya mengaku tidak mengetahui dengan pasti penyebab dibatalkannya pertemuan tersebut. Ia berspekulasi bahwa hal itu juga tentu disebabkan karena larangan tadi.
“Saya tidak tahu penyebabnya apa, tapi logika saya mengatakan mungkin itu pun karena tidak boleh,” terangnya.
Pihaknya memperingatkan bahwasannya semakin Pemerintah memunggungi legislatif, maka akan semakin banyak pula yang nantinya akan dipermasalahkan.
“Tapi saya ingatkan, semakin pemerintah tidak berkomunikasi dengan DPR, maka akan semakin banyak persoalan yang akan ditanyakan oleh DPR. Dan kalau itu kemudian merembet melanggar UU yah ini sesuatu resiko yang sangat besar bagi Pemerintah. Jadi menurut saya lebih cepat lebih baik,” 
“Kalau melanggar UU bukan hanya persoalan interpelasi, bisa angket bahkan bisa sampai ditetapkan tersangka,” tukasnya.

()

()