Jakarta, Aktual.com – Komisi VII DPR RI mendesak Presiden Joko Widodo segera menunjuk menteri ESDM definitif. Pasalnya, Pelaksana tugas justru mengganggu tugas di kementerian tersebut karena tak bisa mengambil kebijakan.
“Kewenangan Plt kan enggak sama dengan menteri definitif. Padahal bidang ESDM ini banyak kebijakan keputusan strategis yang harus di sikapi pemerintah,” ujar anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi di Jakarta, Rabu (7/9).
Ia menyebut ada beberapa hal yang mesti cepat diambil keputusan di Kementerian ESDM, diantaranya tata kelola migas dan minerba yang segera harus dibenahi sehingga invenstasi marak kembali dan kelistrikan yang terkesan semrawut.
Lalu, soal kelistrikan yang masih berkutat pada 35000 MW. DPR mengarahkan agar pembangunan pembangkit listrik kedepan dilipat gandakan.
“Dalam 15-20 tahun kedepan paling tidak 5x lipat dari yang sekarang untuk mendorong negara ini jadi negara industri maju. Itu segara harus diambil kebijakan oleh menteri definitif,” ungkap Kurtubi.
Menyinggung soal kapan Komisi VII DPR akan menagih janji presiden untuk segera menunjuk menteri ESDM baru, Kurtubi menegaskan lebih cepat lebih bagus. “Soal siapa itu hak prerogatif presiden,” kata Politisi Partai NasDem itu.
Namun, lanjut Kurtubi, siapapun yang ditunjuk sebagai menteri ESDM sebaiknya orang yang punya integritas, ahli, dan berjiwa nasionalis. Politisi atau profesional tidak masalah, selagi mampu mengeksekusi kebijakan yang tepat dan cepat di sektor migas dan listrik nasional dimana kondisinya saat ini memprihatinkan.
“Lifting minyak kita dibawah 80 ribu per barel per hari, sekarang hanya 78 ribu. Menyedihkan. Itu seperti produksi 40 tahun yang lalu. Bahkan sampai 5-7 tahun kedepan produksi akan terus menurun. Ini akibat tata kelola yang salah,” ungkapnya.
*Nailin
Artikel ini ditulis oleh:
