Foto: Rapat paripurna DPRD DKI Jakarta membahas pengumuman pemberhentian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria sekaligus memilih 3 nama Penjabat (Pj) pengganti sampai pemilu 2024, Jakarta, Selasa (13/9).

Jakarta, Aktual.com – Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta resmi mengumumkan masa jabatan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Ahmad Riza Patria periode 2017-2022 telah berakhir .

“Saudara Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria masing-masing sebagai kepala daerah DKI Jakarta diusulkan pemberhentian sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah khusus DKI Jakarta,” demikian dibacakan Pejabat Sekretariat DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/9).

Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi menyampaikan bahwa rapat paripurna hari ini adalah salah satu proses untuk kelengkapan administrasi dan dalam rangka pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022.

Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria terlihat hadir dalam rapat paripurna pemberhentian mereka sebagai pasangan kepala daerah Jakarta periode 2017-2022.

Setelah pembacaan pengumuman itu, pimpinan DPRD DKI dan pasangan kepala daerah DKI menandatangani berita acara tersebut lalu berpose bersama.

Setelah rapat paripurna pengumuman pemberhentian Anies-Riza, sembilan fraksi yang ada di DPRD DKI Jakarta bakal melanjutkan rapat pimpinan gabungan (rapimgab) untuk membahas 3 calon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan.

Sebagai informasi, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan calon Pj Gubernur DKI yang diajukan ke Presiden Joko Widodo bakal berjumlah enam orang. Enam nama calon itu akan diusulkan dua pihak, tiga dari DPRD DKI Jakarta dan tiga dari Kemendagri.

Tito menyampaikan nama-nama tersebut nantinya akan melewati tahap sidang kementerian/lembaga. Dia menyebut nantinya Jokowi akan melakukan sidang tersendiri untuk menentukan penjabat gubernur.

“Jadi bukan ditentukan sendiri oleh presiden, tidak. Kami kira mekanisme ini sudah cukup demokrasinya. Dari segi transparansi, lebih transparan, tidak otoriter,” ucap Tito dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR, Rabu (31/8).

Artikel ini ditulis oleh:

Editor: Dede Eka Nurdiansyah